Jakarta -
Pemerintah membuka kesempatan bagi mereka yang ingin menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) melalui sekolahan kedinasan. Sebanyak 8 kementerian/lembaga (K/L) yang memiliki sekolah dinas telah membuka pendaftaran sejak 9 April 2018.
Sebanyak 8 K/L tersebut adalah Kementerian Keuangan (PKN STAN), Kementerian Dalam Negeri (IPDN), Badan Siber dan Sandi Negara (STSN), Kementerian Hukum dan HAM (Poltekip dan Poltekim), Badan Intelijen Negara (STIN), Badan Pusat Statistik (Politeknik Statistika), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG), dan Kementerian Perhubungan (11 Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi).
Pembukaan sekolah kedinasan ini terbukti banyak menyedot perhatian masyarakat. Pasalnya walaupun pendafataran belum lama dibuka, namun jumlah pendafatar capai 40.000 orang, melebihi total jumlah siswa yang dibutuhkan 13.677 orang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Simak berita selengkapnya :
Sampai hari ketiga atau Kamis (12/4) pendaftaran online Sekolah Kedinasan 2018 dibuka, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat 41.708 mendaftar.
"Dari jumlah tersebut, pendaftar pria sejumlah 22.558 orang dan wanita sejumlah 19.150 orang," kata Direktur Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian BKN Bajoe Ludi Hargono dalam keterangan resminya, Jakarta, Jumat (13/4/2018).
Bajoe mengatakan dari total jumlah tersebut, baru sekitar 36,3% peserta yang telah menentukan atau memilih sekolah kedinasan yang akan dituju. Saat ini ada 8 kementerian/lembaga (K/L) yang resmi membuka pendaftaran sekolah kedinasan.
"Artinya, 26.548 orang masih wait and see," katanya.
Pendaftaran Sekolah Kedinasan Tahun 2018 dilakukan secara online melalui portal https://sscndikdin.bkn.go.id. Setelah memperoleh username dan password, barulah pendaftar dapat melakukan pendaftaran di Sekolah Kedinasan masing-masing secara online pula.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan dari total jumlah pendaftar tersebut, Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) paling diminati. Pendaftar sekolah kedinasan Kemenkeu mencapai 5.227 orang.
Di posisi kedua adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Jumlah pelamar IPDN mencapai 3.708 peserta. Selanjutnya sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan, yakni terdiri dari 11 Sekolah Tinggi, politeknik, dan Akademi.
Sebaliknya, sekolah kedinasan dengan jumlah pendaftar di bawah 1.000 orang adalah Sekolah Tinggi Intelejen Negara (STIN) sebanyak 412 peserta, kemudian Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) sebanyak 410 orang, dan terakhir Sekolah Tinggi Sandi Negara atau STSN sebanyak 182 pendaftar.
Dari total pendaftar tersebut, sebanyak 62,1% di antara mengaksesnya melalui https://sscndikdin.bkn.go.id melalui smartphone, sementara 37% mengakses melalui PC dan 0,9% menggunakan tablet.
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti mengatakan alasan masyarakat banyak memilih PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara).
"Masyarakat tertarik masuk STAN karena mereka tertarik untuk bisa bekerja di Kementerian Keuangan yang telah dikenal sebagai salah satu institusi yang paling diminati oleh masyarakat," kata Astera saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Jumat (13/4/2018).
Prima menjelaskan, standar kepegawaian di Kemenkeu relatif tinggi dibanding institusi lain, mulai dari perencanaan organisasi kepegawaian hingga mengenai remunerasi.
"Mereka akan direkrut menjadi pegawai Kemenkeu yang telah dikenal memiliki standar yang relatif lebih tinggi dibandingkan institusi lain baik dari segi perencanaan pegawai, jenjang karier, kesempatan pengembangan diri, dan tentunya dari segi remunerasi," ujar Astera.
Selain pasti menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kementerian Keuangan. Para masyarakat yang masuk PKN STAN juga mendapat fasilitas-fasilitas, seperti gratis biaya pendidikan sejak awal masuk hingga lulus untuk semua jenjang pendidikan.
"Tidak bayar biaya pendidikan, D1, D3, D4," tutup Astera.
Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan bila masih ada kesulitan untuk melakukan pendaftaran, maka calon peserta bisa langsung mendapatkan informasi dari layanan resmi BKN. Selain itu, peserta juga dapat langsung menghubungi masing-masih layanan panggilan atau call center dari masing-masing sekolah kedinasan.
"Bagi pendaftar yang mengalami kesulitan mengakses web Sekolah Kedinasan yang dituju setelah menyelesaikan registrasi di https://sscndikdin.bkn.go.id, silakan menghubungi call center sekolah kedinasan atau media sosial mereka pada tautan https://sscndikdin.bkn.go.id/kontak," kata Ridwan.
Untuk mendaftar sekolah kedinasan peserta harus memiliki e-KTP, oleh sebab itu para pendaftar diminta segera mengecek data e-KTP miliknya masing-masing. Sehingga, peserta tak kesulitan saat mendaftar sekolah kedinasan pemerintah.
BKN menyediakan petunjuknya di laman media sosial terkait pengecekan data e-KTP tersebut.
Ridwan menjelaskan bagi mereka yang terlanjur salah mengisi data (alamat, foto, email, ijazah, dan sebagainya) agar melanjutkan proses pendaftaran di Sekolah Kedinasan masing-masing, sebab tidak ada proses seleksi administratif di sistem SSCN BKN.
"Proses seleksi administratif akan dilakukan oleh Sekolah Kedinasan," tuturnya.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
