.webp)
"Banyak konsekuensi logis kalau undang-undang ini, kita undangkan sebelum pilpres. Tapi nggak hanya pilpres, yang menjelang tahun politik ke sana itu, ada pilkada serentak, pileg dan pilpres tahun depan," ujar Bambang dalam sambutan acara RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal di Kantor PPATK, Jalan Juanda, Jakarta, Selasa (17/4/2018).
Bambang mengatakan, Komisi III DPR akan membentuk panja untuk menyelesaikan RUU tersebut, tapi menurut Bambang perlu sosialisasi ke masyarakat karena aturan itu bisa mengubah gaya hidup dan politik serta dunia bisnis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ambisi kita, keinginan kami di DPR kalau pemerintah satu dua bulan ini selesai drafnya menyerahkan, kita akan bekerja dan yang mengerjakan panja Komisi III. Harus ada sosialisasi yang terus menerus, poin UU ini akan banyak mengubah perpolitikan maupun bisnis dan daya hidup kita. Jadi semua dapat transaksi non tunai," jelas pria akrab disapa Bamsoet itu.
Dia juga menyinggung serangan fajar yang dilakukan saat pemilu bisa ditekan dengan aturan pembatasan transaksi tunai itu.
"Salah satu pencegahan politik transaksi, betul. Tapi juga kalau bank berani melarang uang kecil itu bisa dicegah, pileg dan pilpres beda-beda tipis," tuturnya.
Menurut Bamsoet, DPR akan mendukung penerapan transaksi non tunai karena mempunyai banyak manfaat seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga menurunkan kasus korupsi. Dia memastikan RUU itu akan menjadi priotitas bagi DPR.
"Salah satu upaya konkret akan dukungan DPR ini adalah dengan memastikan RUU tentang pembatasan transaksi uang kartal sebagai RUU yang masuk prioritas tahun 2018," katanya. (fai/hns)
