Menkum HAM: RUU Pembatasan Transaksi Tunai Masih Dibahas

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebutkan draft rancangan undang-undang (RUU) tentang pembatasan transaksi uang kartal masih dalam pembahasan pemerintah. RUU tersebut masih perlu masukan dari berbagai pihak.

"Sebenarnya sudah masuk dalam prolegnas 2018, hampir beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas bersama, hampir jadi. Kemudian Bank Indonesia menyampaikan pandangan-pandangan kembali," ujar Yasonna dalam sambutan acara RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal di Kantor PPATK, Jalan Juanda, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Baca juga: PPATK akan Batasi Transaksi Maksimal Rp 100 Juta, Kapan?

Dalam acara ini dihadiri Menkum HAM Yasonna Laoly, Ketua DPR Bambang Soesatyo, mantan Kepala PPATK Yunus Husein, Deputi Bank Indonesia Erwin Rijanto dan Ketua KPK Agus Rahardjo. Acara ini bertema optimalisasi penelusuran aset hasil tindak pidana melalui regulasi pembatasan transaksi uang kartal.

Yasonna mengatakan, saat ini draf RUU itu menunggu paraf para menteri terkait untuk diserahkan kepada Presiden Jokowi. Jika sudah disetujui Jokowi, maka draf RUU itu akan diberikan kepada DPR.

"Posisi sekarang menunggu paraf para menteri, setelah itu presiden. Nanti ditunda atau tidak ini di DPR," kata Yasonna.

Baca juga: Ini Jenis Transaksi yang Nominalnya Tak Dibatasi PPATK

Kendati begitu, Yasonna menyebutkan RUU itu perlu diterapkan untuk mengurangi transaksi uang yang tidak jelas. Apalagi pemerintah berkomitmen untuk memberantas korupsi.

"Pemerintah pasti akan gerak karena ini sudah tahap akhir, dan ini berkaitan dengan komitmen kita. Karena UU ini punya peranan penting dan strategis untuk pemerintahan yang lebih bersih, mengurangi lalin uang yang tidak jelas, lalin uang cash," tutur dia.

Jika RUU itu segera disahkan bisa menekan peredaran uang palsu, kasus korupsi, terorisme dan pencucian uang. Oleh sebab itu, RUU itu bisa mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana korupsi hingga pencucian uang.

Baca juga: Mau Batasi Transaksi Tunai Rp 100 Juta, PPATK: Bentuknya UU

"Kalau UU ini berhasil, tentunya peredaran uang palsu tertekan. Pembatasan transaksi tunai perlu ditekan terus, dalam rangka menekan kasus korupsi, terorisme, money laundring akan terlacak," jelas Yasonna.

Diketahui, RUU tentang pembatasan transaksi uang kartal sudah masuk program legislasi nasional (Prolegnas) di DPR sejak tahun lalu. Namun, RUU tersebut tak sempat dibahas hingga saat ini. (fai/hns)