-
Janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies-Sandi menjual kepemilikan saham di PT Delta Djakarta Tbk tak kunjung diwujudkan. Hingga saat Ini Pemprov DKI Jakarta masih menjadi salah satu pemegang saham produsen Anker Bir itu.
Perusahaan berkode saham DLTA ini memang telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Namun ternyata tidak masuk dalam agenda pembahasan rapat.
Pemprov DKI malah masih menempatkan perwakilannya di kursi jajaran komisaris. Maklum sebagai pemegang saham yang lumayan besar meski bukan mayoritas, Pemprov DKI berhak melakukan itu untuk pengawasan.
Pemprov DKI juga sepertinya akan kembali menikmati dividen yang berasal dari laba penjualan Angker Bir tahun ini. Sebab Delta Djakarta memutuskan untuk membagikan dividen dengan jumlah yang cukup besar tahun ini.
Hal-hal itu menjadi bahan pemberitaan mengenai kelanjutan pelepasan saham Delta Djakarta kemarin. Berikut berita selengkapnya:
Ternyata dalam RUPST Delta Djakarta yang digelar kemarin tidak sama sekalj membahas mengenai rencana pelepasan saham Pemprov DKI Jakarta di perusahaan produsen Anker Bir itu.
"RUPS hari ini tidak ada agenda soal wacana untuk pelepasan saham Pemprov DKI," kata Direktur Pemasaran Delta Djakarta Ronny Titiheruw di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (25/4/2018).
RUPST Delta Djakarta sendiri membahas mengenai persetujuan dan pengesahan laporan keuangan tahun buku 2017, penggunaan laba 2017, perubahan susunan komisaris hingga pembagian dividen.
Ronny pun mengaku tidak bisa menjelaskan mengenai rencana yang sudah digaungkan sejak Anies-Sandi menjabat. Sebab Pemprov DKI Jakarta sendiri ternyata belum melakukan pembicaraan serius dengan pihak perusahaan.
"Sampai saat ini belum ada komunikasi formal antara Pemprov DKI dengan Delta Djakarta. Sehingga kami tidak bisa memberikan informasi," tegasnya.
Padahal, sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pernah menyatakan bahwa Pemprov DKI akan mengambil langkah pelepasan saham Delta Djakarta pada akhir April 2018 pada saat RUPS digelar.
"RUPS akan dilaksanakan akhir April, sekitar akhir April kita akan sampaikan pemikiran pemprov untuk kepemilikan kita di perusahaan tersebut," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (6/4/2018).
Ternyata dalam RUPST Delta Djakarta yang digelar kemarin tidak sama sekalj membahas mengenai rencana pelepasan saham Pemprov DKI Jakarta di perusahaan produsen Anker Bir itu.
"RUPS hari ini tidak ada agenda soal wacana untuk pelepasan saham Pemprov DKI," kata Direktur Pemasaran Delta Djakarta Ronny Titiheruw di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (25/4/2018).
RUPST Delta Djakarta sendiri membahas mengenai persetujuan dan pengesahan laporan keuangan tahun buku 2017, penggunaan laba 2017, perubahan susunan komisaris hingga pembagian dividen.
Ronny pun mengaku tidak bisa menjelaskan mengenai rencana yang sudah digaungkan sejak Anies-Sandi menjabat. Sebab Pemprov DKI Jakarta sendiri ternyata belum melakukan pembicaraan serius dengan pihak perusahaan.
"Sampai saat ini belum ada komunikasi formal antara Pemprov DKI dengan Delta Djakarta. Sehingga kami tidak bisa memberikan informasi," tegasnya.
Padahal, sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pernah menyatakan bahwa Pemprov DKI akan mengambil langkah pelepasan saham Delta Djakarta pada akhir April 2018 pada saat RUPS digelar.
"RUPS akan dilaksanakan akhir April, sekitar akhir April kita akan sampaikan pemikiran pemprov untuk kepemilikan kita di perusahaan tersebut," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (6/4/2018).
RUPST PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) memutuskan untuk membagikan dividen sebesar Rp 208,17 miliar kepada para pemegang saham. Pembagian dividen itu setara dengan Rp 260 per lembar saham.
Perseroan membagikan dividen itu berasal dari perolehan laba bersih perseroan di 2017. Jika dihitung angka itu sekitar 65,5% dari perolehan laba bersih 2017 sebesar Rp 280 miliar.
Untuk pembagian dividen tunainya akan dilakukan pada 24 Mei 2018. Sementara pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen yang masih memegang saham hingga 8 Mei 2018 pada jam penutupan perdagangan.
Sementara wacana Pemprov DKI yang ingin melepas kepemilikan saham di perusahaan produsen Anker Bir itu tak kunjung direalisasikan. Itu artinya Pemprov DKI Jakarta kemungkinan besar akan kembali menikmati dividen.
Menurut data Bursa Efek Indonesia, Pemprov DKI Jakarta memiliki 186.846.000 lembar saham Delta Djakarta atau setara 23,34%. Jika dihitung dari nilai pembagian dividen Rp 260 per lembar maka Pemprov DKI Jakarta akan kecipratan dividen sebesar Rp 48,57 miliar.
RUPST PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) memutuskan untuk membagikan dividen sebesar Rp 208,17 miliar kepada para pemegang saham. Pembagian dividen itu setara dengan Rp 260 per lembar saham.
Perseroan membagikan dividen itu berasal dari perolehan laba bersih perseroan di 2017. Jika dihitung angka itu sekitar 65,5% dari perolehan laba bersih 2017 sebesar Rp 280 miliar.
Untuk pembagian dividen tunainya akan dilakukan pada 24 Mei 2018. Sementara pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen yang masih memegang saham hingga 8 Mei 2018 pada jam penutupan perdagangan.
Sementara wacana Pemprov DKI yang ingin melepas kepemilikan saham di perusahaan produsen Anker Bir itu tak kunjung direalisasikan. Itu artinya Pemprov DKI Jakarta kemungkinan besar akan kembali menikmati dividen.
Menurut data Bursa Efek Indonesia, Pemprov DKI Jakarta memiliki 186.846.000 lembar saham Delta Djakarta atau setara 23,34%. Jika dihitung dari nilai pembagian dividen Rp 260 per lembar maka Pemprov DKI Jakarta akan kecipratan dividen sebesar Rp 48,57 miliar.
Pemprov DKI Jakarta justru masih menempatkan perwakilannya di kursi komisaris. Meskipun salah satu perwakilannya keluar lantaran menjabat di BUMD lainnya, Pemprov DKI sudah menempatkan penggantinya.
Direktur Pemasaran Delta Djakarta Ronny Titiheruw menjelaskan Komisaris Utama Delta Djakarta Michael Brata sebagai perwakilan dari Pemprov DKI mengundurkan diri. Michael pun digantikan dengan Sarman Simanjorang yang juga sebagai perwakilan Pemprov DKI Jakarta.
"Pak Michael Brata saat ini menjabat sebagai Komisaris di Bank DKI. Menurut peraturan bank sentral beliau tidak boleh menjabat 2 posisi. Sehingga ditunjuk penggantinnya Sarman Simanjorang dari Pemprov DKI," tuturnya di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (25/4/2018).
Sebagai pemegang 186.846.000 lembar saham Delta Djakarta atau setara 23,34%, Pemprov DKI memang memiliki hak untuk menempatkan perwakilan di kursi komisaris.
"Kan Pemprov punya saham mereka bisa menempatkan orang di posisi Komisaris. Jadi sekarang ada dua (perwakilan Pemprov DKI) Pak Sarmaan dan Pak Jeje sebagai komisaris," tuturnya.
Dewan Direksi
Direktur Utama: Jose Daniel Abellon Javier
Direktur: Alan D.V Fernandez
Direktur: Webster A. Gonzales
Direktur: Arthur C. Mallar
Direktur: Ronny Titiheruw
Dewan Komisaris
Komisaris Utama: Sarman Simanjoran
Komisaris: Carlos M. Berba
Komisaris: Fumiaki Ozawa
Komisaris Independen: Reynato S. Puno
Komisaris Independen: Jeje Nurjaman
Pemprov DKI Jakarta justru masih menempatkan perwakilannya di kursi komisaris. Meskipun salah satu perwakilannya keluar lantaran menjabat di BUMD lainnya, Pemprov DKI sudah menempatkan penggantinya.
Direktur Pemasaran Delta Djakarta Ronny Titiheruw menjelaskan Komisaris Utama Delta Djakarta Michael Brata sebagai perwakilan dari Pemprov DKI mengundurkan diri. Michael pun digantikan dengan Sarman Simanjorang yang juga sebagai perwakilan Pemprov DKI Jakarta.
"Pak Michael Brata saat ini menjabat sebagai Komisaris di Bank DKI. Menurut peraturan bank sentral beliau tidak boleh menjabat 2 posisi. Sehingga ditunjuk penggantinnya Sarman Simanjorang dari Pemprov DKI," tuturnya di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (25/4/2018).
Sebagai pemegang 186.846.000 lembar saham Delta Djakarta atau setara 23,34%, Pemprov DKI memang memiliki hak untuk menempatkan perwakilan di kursi komisaris.
"Kan Pemprov punya saham mereka bisa menempatkan orang di posisi Komisaris. Jadi sekarang ada dua (perwakilan Pemprov DKI) Pak Sarmaan dan Pak Jeje sebagai komisaris," tuturnya.
Dewan Direksi
Direktur Utama: Jose Daniel Abellon Javier
Direktur: Alan D.V Fernandez
Direktur: Webster A. Gonzales
Direktur: Arthur C. Mallar
Direktur: Ronny Titiheruw
Dewan Komisaris
Komisaris Utama: Sarman Simanjoran
Komisaris: Carlos M. Berba
Komisaris: Fumiaki Ozawa
Komisaris Independen: Reynato S. Puno
Komisaris Independen: Jeje Nurjaman
.webp)
