Sri Mulyani Jelaskan Utang RI, Rizal Ramli Tantang Debat Terbuka

Rizal Ramli mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati debat terbuka soal utang pemerintah. Rizal Ramli mengajak Sri Mulyani berdebat soal utang pemerintah karena masalah utang uang nilainya mencapai ribuan triliun sempat jadi perbincangan hangat.

Pernyataan Rizal direspons Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) sekaligus anggota tim advisor reformasi pajak Yustinus Prastowo. Dalam keterangan resminya yang dikutip detikFinance, Jumat (27/4/2018), Yustinus mengatakan siap untuk ikut berdebat soal utang Indonesia, demi literasi publik, bahkan siap menggantikan Sri Mulyani.
Dia yakin debat ini akan bermanfaat bagi publik dan menjadi tradisi intelektual yang baik di ruang publik.

"Saya telah dan sedang menyiapkan data dan analisis yang relevan dan siap saya paparkan dalam debat tersebut. Semoga ajakan ini dapat diterima oleh Bang Rizal Ramli," katanya.

Seperti diketahui, Rizal Ramli mengaku siap melakukan debat terbuka terkait utang luar negeri dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Hal ini juga merujuk ke pernyataan Presiden Jokowi yang mempersilakan pihak-pihak yang mempersoalkan utang untuk beradu argumen dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Kemaritiman itu mengajak Sri Mulyani debat terbuka soal utang, seperti dilansir dari CNNIndonesia.com.

"Ini asyik, saya siap dan tolong diatur debat terbuka RR versus SMI," kata Rizal beberapa waktu lalu.

Rizal Ramli mengaku memiliki jurus untuk memangkas jumlah utang pemerintah Indonesia. Tak tanggung-tanggung Rizal mengaku bisa memangkas utang Indonesia hingga US$ 10 miliar.

Tak tanggung-tanggung Rizal mengaku mampu melunasi utang hingga US$ 10 miliar.

"Nanti 2019 kami lakukan ini. Kami yakin bisa mengurangi utang Indonesia lebih dari US$ 10 miliar," ujar Rizal di kediamannya, Jalan Bangka IX, Jakarta Selatan, Senin (23/4/2018)..

Rizal menjelaskan, mengelola utang itu harus inovatif sehingga tak perlu menambah utang.

"Jadi intinya kalau mengelola utang itu kita jangan bertindak sebagai good boy-good boy yang membayar utang tambahan karena utang kita sudah banyak tetapi kita harus melakukan inovatif manajemen dengan misalnya tukar utang mahal dan murah," kata dia.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjawab tantangan Rizal Ramli terhadap Sri Mulyani. Jawaban tersebut pun diunggah oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti.

Dia mengunggah penjelasan panjang melalui akun Facebook nya, Jakarta, Sabtu (28/4/2018). Berikut jawaban Kemenkeu:

Masih perlukah debat terbuka RR dan SMI ?

Beberapa hari terakhir ini muncul berita tentang adanya keinginan dari Pak Rizal Ramli (RR) untuk melakukan debat terbuka dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI). Hal ini berawal berita media online tentang dialog Presiden Jokowi dengan Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa.

Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi menanggapi Najwa yang menanyakan tentang kritikan dari masyarakat terkait utang. Presiden Jokowi berkata bahwa kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan ekonom-ekonom yang mengerti masalah makro juga saling beradu argumen didasari dengan angka-angka dengan basis data yang jelas, itu bagus. Beliau juga mempersilakan untuk beradu argumen dengan data dan angka yang jelas: "Silakan, silakan, saling beradu argumen dengan menteri keuangan yang juga memiliki angka-angka."

Berita tersebut langsung dikomentari oleh RR melalui twitter "Wah ini asyik — Tolong diatur debat terbuka RR vs SMI di TV — biar ketahuan siapa yg manipulatif, dan merupakan bagian dari masalah". Seperti biasanya, kalimatnya bernada sedikit menuduh. Netizen dan media onlinepun ramai membahasnya.

Melihat tayangan Mata Najwa tersebut, dapat disaksikan bahwa Presiden Jokowi sangat mempercayai dan sama sekali tidak meragukan kredibilitas dan track record Menkeu SMI. Pesan kunci yang hendak disampaikan beliau adalah bahwa boleh saja melakukan kritik, sepanjang menggunakan data dan informasi yang akurat. Argumentasi harus menggunakan data dan fakta.

Melihat semua ini, Menkeu SMI sudah melakukan apa yang menjadi pembicaraan Presiden tersebut. Sepanjang jabatannya sebagai Menkeu; beliau sudah beberapa kali menjelaskan dengan menggunakan data dan fakta tentang utang pada acara wawancara di televisi, kuliah umum, konferensi pers, door stop dan juga pres rilis yang di keluarkan Kementerian Keuangan.

Begitu pula setiap kali ada kritik tentang utang, Kementerian Keuangan selalu memberikan jawaban dengan memberikan data dan fakta. Hampir semua pengamat ekonomi termasuk Faisal Basri dan lembaga penelitian INDEF sepakat bahwa utang tetap diperlukan untuk menambah kapasitas fiskal pemerintah. Yang penting untuk menjadi perhatian adalah penggunaan utang pemerintah tersebut untuk hal yang bersifat produktif sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang.

Hal inipun sudah dijawab dalam data dan angka dalam rilis APBN pemerintah. Contohnya adalah output pembangunan selama 2015-2017 yang sudah dihasilkan dan disalurkan berupa: 6 bandara baru; 9.544 km jalan rekonstruksi, pelebaran dan pembangunan baru; 105 bendungan baru; 818 km'sp rel kereta api, 341,5 ribu unit rusun, rumah khusus, dan rumah swadaya (termasuk peningkatan kualitas). Untuk pembangunan Dana Desa; dalam tahun 2017, telah dibangun 109,3 ribu km jalan desa; 852,2 km jembatan; 303.473 unit sambungan air bersih; 3.715 embung desa; 38.330 posyandu; 16.794 pasar desa; 28.792 PAUD Desa; 264.031 sumur dan MCK; dan 182.919 drainase dan irigasi.

Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus Fisik ke daerah, capaian di 2017 berupa: 241 unit ambulans; 692 puskesmas keliling; 5.463 pembangunan/rehabilitasi sarana kesehatan; 2.790 pembangunan perumahan; 53.922 peningkatan kualitas rumah; 184.483 hektar pembangunan jaringan irigasi; 344.698 hektar rehabilitasi irigasi; 12.334 km peningkatan, pemeliharaan, dan pembangunan jalan; 8.956 m pemeliharaan, penggantian, dan pembangunan jembatan.

Sementara itu, RR masih berkutat dengan angka terkait utang dan tuduhan ugal-ugalan. Hal inipun sudah dijelaskan secara komprehensif sebulan yang lalu. Kini beliau masuk ke ranah personal dengan menyerang kebijakan SMI saat menjadi Menkeu yang pertama kalinya. RR mengatakan bahwa kebijakan SMI menjual giverment bond dengan yield lebih tinggi dari negara Philipina adalah kesalahan besar.

RR mungkin tidak melihat kondisi saat itu. Yield Surat Utang Negara pada tahun 2006 memang sedikit lebih tinggi dibandingkan negara tetangga (Filipina). Hal ini mengingat inflasi Indonesia dan volatilitas nilai tukar Rupiah yang masih cukup tinggi serta mempertimbangkan credit rating Filipina yang satu level lebih baik dari Indonesia saat itu. Dengan demikian cukup wajar jika yield Indonesia masih di atas Filipina dan tidak mungkin untuk menekannya di bawah yield negara tersebut.

Penerbitan obligasi pemerintah saat itu karena kebutuhan untuk menutup APBN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Melalui kebijakan fiskal pada masa 2006-2010 dibawah kempimpinan SMI, telah berhasil mempertahankan pertumbuhan Indonesia cukup tinggi secara konsisten (rata-rata: 5,8% per tahun).

Indonesia bahkan mampu melewati krisis keuangan global dengan baik di tahun 2008 untuk tumbuh tinggi di tahun berikutnya (6,2% th 2010). Padahal saat krisis 2008, situasi perekonomian dunia mengalami ancaman keterpurukan, resiko default seluruh dunia meningkat sangat tinggi diukur dengan Credit Default Risk (CDR).

Melihat semua ini, rasanya tidak perlu dilakukan debat terbuka. Data dan fakta sudah disajikan sesuai arahan Presiden Jokowi. Baik Presiden maupun Najwa Shihab pun tidak menyebut nama RR untuk melakukan argumentasi data (bukan debat terbuka). Entah mengapa RR sepertinya berkeinginan sekali untuk melakukan debat terbuka dengan SMI. Apakah ada maksud atau obsesi tertentu?

Kalau masih ada yang meragukan tentang kredibilitas SMI dan Kementerian Keuangan, tidak perlu debat, biarkan data yang berbicara.

Kalaupun RR masih ingin debat, rasanya cukup dengan pejabat Kementerian Keuangan. Biarlah energi Menkeu SMi digunakan untuk memikirkan hal yang lebih strategis untuk negara ini, agar dapat mencapai masyarakat yang adil makmur serta bermartabat.