Sri Mulyani mengatakan, dalam rapat tersebut pemerintah berupaya mempercepat pembayaran lahan untuk infrastruktur.
"Rakor (rapat koordinasi) hari ini mengenai tanah, kita melihat beberapa penggantian dari pembelian tanah untuk infrastruktur, percepatannya untuk pembayaran dari LMAN," kata dia usai rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin (7/5/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Ini Rencana Pemerintah Bangun Papua |
Dia mengatakan, dalam percepatan tersebut pemerintah menyoroti berbagai aspek terkait pembayaran lahan. Sebutnya, terkait aturan, sertifikasi, hingga kelengkapan dokumen.
"Dari sisi aturan, sertifikasi, dan kesulitan yang dihadapi apakah dari sisi kelengkapan dokumen, proses verifikasi dengan BPK, dan bagaimana menghadapi terutama tanah-tanah yang sifatnya non konvensional seperti tanah wakaf," ungkapnya.
Lanjutnya, pemerintah sendiri tengah berupaya mempercepat pembayaran lahan tersebut.
"Itu yang kita bahas dan kita mencari cara akselerasi nya lebih baik," ujarnya.
Sebagai tambahan, dalam rapat koordinasi ini hadir pula Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil.