"Pertama itu 800 (Rp 800 miliar) bukan untuk jamuan, meliputi semua ongkos yang diperkirakan. Termasuk untuk security, persiapan administratif, tentu ada juga jamuan selamat datang," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2018).
JK menjelaskan, para peserta dari acara yang akan digelar Oktober 2018 mendatang itu membayar sendiri keperluan mereka di Bali. Mulai dari biaya hotel hingga kebutuhan makan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut JK, setiap belanja yang dikeluarkan peserta, misalnya biaya hotel dikenakan pajak yang masuk ke negara.
"Tapi jangan lupa, yang datang itu 15.000 orang, dan 15.000 orang itu bukan kayak atlet. Semua orang yang mempunyai kemampuan, pengusaha-pengusaha yang kaya, pejabat tinggi seluruh dunia, yang bayar sendiri," tutur JK.
Para delegasi juga akan menggerakkan perekonomian Bali dengan melakukan konsumsi. Dampak tersebut membuat manfaat penyelenggaraan acara tersebut lebih besar dibandingkan dari dana yang dikeluarkan pemerintah.
"Otomatis belanjanya banyak. Kalau dia berbelanja di hotel, uang sendiri, itu juga hotel kan ada pajaknya 10%. Kalau dibanding pajaknya dengan ini pajaknya lebih tinggi daripada yang dikeluarkan, tentu itu juga akan memberikan efek panjang untuk Bali dan juga untuk ekonomi Indonesia," jelasnya. (rna/ara)