Ketua Pelaksana Harian pertemuan IMF-World Bank, Susiwijiono, menjelaskan pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 855,5 miliar. Anggaran tersebut merupakan jumlah pagu yang dianggarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari 2017 dan 2018.
"Alokasi anggaran dari Kemenkeu itu sudah diputuskan bulan Februari-Maret 2017, itu multiyears 2017 dan 2018. Secara umum, realisasi uangnya, pagu yang sudah kita tetapkan di Maret 2017, untuk tahun 2017 alokasinya itu Rp 45,4 miliar. Lalu 2018, kita alokasikan Rp 810,1 miliar. Sehingga, pagu alokasi untuk multiyears, untuk 2017 dan 2018 kira-kira totalnya adalah Rp 855,5 miliar," kata Susiwijono di Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Jumat (11/5/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sedangkan khusus untuk 2018, pemerintah telah melakukan kontrak persiapan sebesar Rp 556 miliar, dari total pagu 2018 yang sebesar Rp 810 miliar.
Menurut Susiwijono nilai kontrak tersebut bisa mengalami perubahan tergantung situasi dan kondisi dari pelaksanaan. Walau begitu, Susiwijono menegaskan kontrak tersebut bakal mengacu pada pagu anggaran multiyears yang telah ditetapkan.
"Karena itu, yang penting kami terpaku ada pagu alokasi, ada nilai kontrak, dan ada realisasi tahun 2017. Untuk 2018 masih terus kita bahas. Ini menjawab berbagai pertanyaan berapa besaran biaya. Ini anggaran yang ada di Kemenkeu. Ada juga Bank Indonesia (BI)," kata Susiwijono.
Dia menambahkan BI akan menanggung persiapan untuk hotel, lokasi acara (venue), serta ruang perkantoran (office). Untuk itu semua, BI masih terus melakukan perhitungan namun diperkirakan besarannya sekitar Rp 200 miliar.
Susiwijono juga menjelaskan berbagai anggaran untuk persiapan tersebut pada dasarnya akan kembali lagi ke negara, sebab pemerintah hanya sekadar menanggung persiapan untuk para tamu yang hadir, dan bukan membayar keperluan tamu.
"Misalkan hotel, mereka akan bayar sendiri, kita hanya booking saja untuk pesan hotel. Office, kami siapkan 650 jadi office di Nusa Dua. Jadi kalau dilihat, ada beberapa hotel di situ, kita tutup satu bulan, kita sulap jadi office, itu yang kita sewa pada mereka. Mereka bayar ke pemerintah Indonesia, jadi masuk ke PNBP. Jadi, hotel, venue, office," jelasnya. (fdl/hns)