Pemerintah Ingin Jakarta Loop Line Dibangun Tanpa APBN

Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan rencananya pembangunan proyek kereta lingkar layang atau Jakarta elevated loop line tidak menggunakan dana APBN. Mantan Dirut AP II tersebut bilang, dana yang akan digunakan pada proyek yang memiliki nilai investasi sekitar Rp 10 triliun ini akan menggunakan dana investor dengan mengerjasamakan proyek ini dengan swasta atau badan usaha.

"Proyek gitu ada beberapa tipe kan. Full pemerintah, semi, dan swasta. Tapi yang akan dilakukan itu kombinasi antara komersial dan availability payment. Kalau di Makassar kan ada 3 jenis, APBN, availability payment dan komersial. Kalau di sini (Jakarta), komersial dan AP," kata Budi Karya di Komplek Istana, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Baca juga: "Jakarta Loop Line Cita-cita Lama yang Nggak Jalan-Jalan"

Pembangunannya, kata Budi diperkirakan pada akhir 2019. Saat ini, Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan studi secara bersama dan dikoordinasikan kepada Kementerian Keuangan terkait dengan rencana pembangunan loopline.

"Pemrakarsa ada Pembangunan Jaya, Adhi Karya, dan Wika, ujar dia.

Mengenai rutenya, lanjut Budi, akan menghubungkan antara Senen, Kemayoran, Kota, Tanah Abang.

"Baru mengajukan saja studinya sudah lama, teknisnya sudah tapi FS (feasibility study) nya belum. Kalau itu paling nggak sampai selesai 8 bulan sampai 1 tahun sampai memantapkan. Nanti diajukan ke Kemenkeu, kan kalau AP appraisalnya mesti tahu dulu," ujar dia.


(eds/eds)