.webp)
Direktur Utama BEI, Tito Sulistio memandang sikap Pemprov DKI yang mengumumkan secara khusus rencana tersebut merupakan bagian dari sikap keterbukaan informasi. Meskipun informasi yang berkaitan perusahaan biasanya mempengaruhi pergerakan saham.
"Itu sesuai peraturan keterbukaan, meskipun bahwa harus izin dulu ke DPRD dan secara resmi dinyatakan secara terbuka," tuturnya di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (17/5/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya ingatkan tolong jangan di-cancel secara tiba-tiba, itu mempengaruhi pasar. Di situ ada sedikit ketidaktepatan. Kalau dia bicara dalam hal keterbukaan itu bagus," tuturnya.
Sebelumnya Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sudah mantap ingin melepas saham Pemprov DKI di Delta Djakarta Tbk. Mereka akan segera menghadap DPRD DKI untuk meminta persetujuan.
"Ini kebijakan yang sudah lama ditunggu. Dan tentunya kami mengacu kepada undang-undang pasar modal dan juga ketentuan yang berkaitan dengan yang akan kita harus jalani," kata Sandiaga dalam jumpa pers di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (16/5/2018).
Sandiaga memastikan proses pelepasan saham di PT Delta akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Dia juga menuturkan akan segera membahasnya bersama jajaran DPRD DKI.
Sementara itu, Anies menuturkan pelepasan saham di perusahaan bir bisa memberikan keuntungan besar bagi Pemprov DKI. Perhitungan mereka, Pemprov DKI bisa mendapatkan keuntungan sekitar Rp 1 triliun.
"Kita akan mendapatkan tambahan pemasukan lebih dari Rp 1 triliun. Jadi, kalau kita mau mendapatkan Rp 1 triliun dengan mempertahankan saham di Delta, mungkin perlu 30 tahun lebih baru bisa dapat," papar Anies.
Namun, baik Anies atau Sandiaga tak menjelaskan akan dipakai untuk apa keuntungan yang diterima. Begitu pula dengan rencana mereka menghadap ke DPRD DKI.
Punya saham sejak 70'an kenapa Pemprov mau lepas saham bir Anker?
(ang/ang)
