.webp)
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengatakan sistem OSS sampai saat ini masih dalam proses.
"Soal OSS, masih dalam proses. Ya banyak (kendala)," kata Lembong di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (21/2/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendala yang membuat gagalnya OSS tidak bisa diluncurkan sesuai target lantaran sistem perizinan online terpadu memiliki jangkauan yang luas, melibatkan seluruh pejabat pemerintah di pusat dan daerah.
"Ini kan rencananya luas sekali, ambisius sekali. Membentuk Satgas Nasional. sekjen semua kementerian/lembaga, kemudian Sekda seluruh Pemda se-Indonesia. Jadi anggota satgas nasional ini sekitar 600 anggota dan program seambisius ini sudah harus di implementasikan secara bertahap," tutur dia.
Lembong menuturkan, peluncuran diundur menjadi paling lambat akhir bulan Mei tahun ini. Adapun, kata dia, peluncuran juga harus dilakukan bertahap dan menentukan proses perizinan sektor apa dan proyek apa saja yang diprioritaskan terlebih dahulu.
"Jadi sudah jelas bahwa pelaksanaan program ini harus di implementasi secara bertahap. Tapi mana yang tahap satu tahap dua tahap tiga yang mana daerah daerah yang ikut di tahap satu, mana daerah daerah yang ikut di tahap berikutnya itu yang sedang dibahas saat ini," ungkap dia.
Setelah diluncurkan, Lembong berharap sistem perizinan online terpadu ini akan terus berkembang dan menyesuaikan zaman.
"Jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Menko Ekonomi (Darmin) sebelumnya dan juga kalau nggak salah oleh Pak Presiden sebelum akhir bulan kami harapkan sudah meluncurkan sebagian dari pada sistem OSS ini," tutup dia. (ara/ara)
