Polemik Tambang Timah di Laut Bangka Belitung

Jakarta - Mangkraknya Perda Zonasi Bangka Belitung (Babel) sehingga belum juga disahkan gubernur, bukan tanpa alasan. Di dalam draf Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) tersebut, tiba-tiba ada alternatif agar tambang laut di wilayah 0-2 mil dihapus. Apa sebenarnya yang menjadi polemik?

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzali Rosman mengatakan, dirinya sangat siap untuk mengesahkan Perda Zonasi sesuai deadline yang diberikan pemerintah, yakni Oktober 2018. Hanya saja, jangan sampai ia disuruh untuk mencabut aturan yang sudah ditetapkan negara sebelumnya.

''Sangat Siap! Masalahnya, sejauh mana dukungan pusat? Sekarang kita bicara soal zonasi laut. Tata ruang nasional sudah menetapkan Babel sebagai wilayah pertambangan. Lalu, turunlah ke tata ruang provinsi, bikin tata ruang lagi untuk laut. Tapi kan dulunya sudah ada izin-izin. Masa saya harus mencabut? Ini negara resmi lho. Saya ga mau mencabutnya,'' tegas Erzaldi, Rabu (24/5/2018).
Wilayah 0-2 mil laut, lanjutnya, adalah Izin Usaha Penambangan (IUP) milik PT Timah dari Menteri ESDM. Nah, dalam draf Perda Zonasi, wilayah 0-2 mil itu dihapus sehingga Erzaldi merasa berada dalam dilema.

''Ya ga bisa lah! Memang PT Timah ga nyumbang pada negara? Siapa yang mau mengganti pendapatan daerah? PT Timah kasih untung ke negara Rp 1 triliun per tahun, itu belum dari pajak, investasi, dan karyawan. Masalahnya di sini bukan soal cabut mencabut, tapi strict pada aturan. Tegas!'' ujarnya lagi.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Didit Srigusjaya, mengungkapkan, pihaknya meminta pemerintah provinsi segera menyampaikan RZWP3K kepada DPRD Bangka Belitung. Tanpa RZWP3K, Didit tak bisa berandai-andai tentang kebijakan terhadap kawasan laut Bangka Belitung di masa mendatang.

''Masalahnya tidak serumit itu, tinggal kapan gubernur menyampaikan kepada DPRD. Artinya kita berharap, kalau bisa, bulan depan ini sudah disampaikan kepada DPRD agar itu sudah masuk dalam prolekda DPRD bersama eksekutif. Semakin lama, semakin ga jelas nanti. Kita tunggulah,'' kata Didit saat dihubungi melalui telepon.
Didit mengakui, ia tidak bisa berkomentar banyak selama draf Perda Zonasi belum diserahkan pemerintah provinsi. Yang jelas, kata Didit, dalam Perda Zonasi nanti ada empat komponen yang perlu diakomodasi.

''Bukan hanya pertambangan, tapi perhubungan juga masuk, jadi ini menyangkut arus lalu lintas dari pada kapal. Lalu, sektor kelautan dan pariwisata masuk. Semua sektor ini harus kita akomodasi,'' tuturnya. (dna/ara)