Ini Kebijakan THR untuk Guru di Daerah

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan tentang tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai non PNS, termasuk THR untuk guru di daerah. Penjelasan itu disampaikan lewat akun Facebook resminya, Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani menjelaskan Jadi THR untuk Guru tidak termasuk tunjangan profesi guru (TPG) atau tunjangan khusus guru di daerah terpencil (TKG). Sesuai Pasal 63 Peraturan Pemerintah No. 58/2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2006, Pemerintah Provinsi dapat memberikan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) kepada pegawai negeri sipil daerah (PNSD), termasuk Guru.

Baca juga: Penjelasan Lengkap Sri Mulyani soal THR Pegawai Honorer

"Berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD)," ujar Sri Mulyani di laman facebook resminya, dikutip Sabtu (26/5/2018).

Kemudian dia menjelaskan pemberian TPP untuk Guru di masing-masing daerah berbeda. Ada daerah yang memberikan TPP dan TPG/TKG kepada Guru, dan ada daerah yang tidak memberikan TPP, karena guru sudah mendapatkan TPG/TKG.

Baca juga: Sri Mulyani: Pegawai Non-PNS di Pemerintah Pusat Dapat THR

Selain itu, berdasarkan informasi dari Kementerian dalam negeri (Kemendagri) daerah tidak menganggarkan THR atau gaji ke 13 bagi non PNSD (PNS daerah). Hal ini karena honor bagi tenaga non PNSD pada dasarnya melekat pada setiap kegiatan.

"Dengan demikian, apabila kegiatannya dilaksanakan dalam 12 bulan, maka honornya diberikan sebanyak 12 bulan," jelas dia.

Baca juga: Pegawai Honorer di Pemda Dapat THR? Ini Penjelasan Sri Mulyani

(hns/hns)