.webp)
"Ya intinya semua perusahaan kan pada dasarnya memiliki kewajiban bayar THR," kata Hanif saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (30/5/2018).
Menurut laporan yang dia terima memang ada perusahaan-perusahaan kecil yang bermasalah untuk membayar THR ke karyawan. Namun tidak mayoritas demikian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya kalau sejauh ini ya kita tidak terlalu banyak terima laporan yang terkait dengan (pengusaha kecil kesulitan bayar THR) itu. Ada memang laporan laporan atau pengaduan terkait dengan pembayaran masalah THR, tapi itu tidak monopoli dari perusahaan kecil," jelas Hanif.
Dia pun memastikan pengusaha kecil tidak diberi keringanan dalam membayar THR. Kewajiban membayar THR berlaku sama, baik buat pengusaha besar maupun kecil.
"Ya nggak ada (keringanan kewajiban). Pokoknya ini THR ya THR. Nggak ada (pengecualian buat pengusaha tertentu), nggak ada. Kita semuanya sama," tambah dia.
Sebelumnya, Hanif berupaya memastikan perusahaan bisa memenuhi kewajibannya dengan baik dalam membayar tunjangan hari raya (THR) pekerja. Pihaknya juga bakal melakukan sidak ke beberapa perusahaan secara acak.
"Pemerintah itu punya mekanisme pengawasan secara insidentil, secara periodik, ada masalah atau nggak ada masalah itu mesti turun (sidak ke lapangan)," kata Hanif saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Rabu (30/5/2018).
Hanif menyampaikan sidak ke perusahaan dilakukan secara acak, dan lebih bersifat insidentil.
"Secara acak kita ada mekanisme pengawasannya, ada mekanisme pengawasan yang sifatnya insidentil, ada yang sifatnya rutinan segala macam. Termasuk terkait dengan masalah pembayaran THR," ujarnya.
Ini video tentang Ramai Ormas Minta THR, Anies: Kalau Melanggar Hukum, Laporkan! (zlf/zlf)
