-
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali melontarkan kritik kepada pemerintah Indonesia. Kali ini Prabowo menyinggung utang RI.
Dia mengutip data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan menyebut bahwa utang RI sampai hari ini hampir Rp 9.000 triliun.
Untuk memperkuat pernyataannya dia juga menampilkan berita media asing yang mengutip lembaga pemeringkat global tentang kondisi keuangan Indonesia. Sontak hal ini menjadi ramai diperbincangkan.
Prabowo mengungkapkan pernyataan itu dengan memberikan data dari Kementerian Keuangan. Dari data itu terlihat bahwa utang RI hampir mencapai Rp 9.000 triliun.
Dia berbicara dengan menyajikan slide presentasi itu. Tertulis sumber data yang dipakai Prabowo adalah 'Statistik Uang Sektor Publik, Kementerian Keuangan, 2018, Asumsi Kurs Rp 14.000 per US$ 1; Per Tutup Tahun 2017'.
Slide itu menampilkan data utang pemerintah, BUMN, dan lembaga keuangan publik. Total utang tiga sektor itu dihitung Prabowo hampir Rp 9.000 triliun.
"Utang-utang kita sudah sangat membahayakan. Selain utang pemerintah, ada utang lembaga-lembaga keuangan milik pemerintah dan utang-utang BUMN. Kalau dijumlahkan sungguh sangat besar," ucap Prabowo di Jl Widya Chandra IV, Jakarta, Senin (25/6/2018).
Sementara untuk pernyataan yang berbahaya, Prabowo mengutip berita media asing, Bloomberg. Media itu juga mengambil data dari lembaga pemeringkat global Moody's.
"Utang pemerintah memang Rp 4.060 triliun, tapi ada utang BUMN ditambah Rp 600 triliun. Ditambah lagi utang lembaga keuangan publik, Rp 3.850 triliun. Kalau kita jumlahkan ya hampir Rp 9.000 triliun," ucap dia.
Moody's Investors Service, memang mengeluarkan riset untuk menentukan rating Indonesia. Di dalamnya tercatat posisi external vulnerability index atau indeks kerentanan eksternal Indonesia sebesar 51%.
Indeks tersebut mengkalkulasi dari jumlah utang luar negeri jangka pendek, utang jangka panjang jatuh tempo dan total pemegang deposito non-penduduk selama 1 tahun dan kemudian dibagi dengan cadangan devisa. Data itu merupakan proyeksi untuk 2018.
Bloomberg pun mencatat, Indonesia di posisi kedua sebagai negara dengan tingkat kerentanan paling tinggi di Asia. Posisi pertama ada India dengan 74%.
Meski begitu Moody's Investors Service telah menaikkan rating Indonesia dari Baa3 menjadi Baa2. Prospek pun diubah dari positif menjadi stabil.
Moody's juga menyebut ketahanan Indonesia dari guncangan ekonomi masih kuat yang ditopang dari peningkatan kinerja ekspor pada 2017. Peningkatan disebabkan oleh kenaikan permintaan global, kenaikan harga komoditas dan upaya diversifikasi ekspor dari komoditas ke manufaktur.
Moody's mencatat porsi ekspor manufaktur Indonesia dari total eskpor naik dari posisi 62 di 2013 menjadi 72% di 2017. Sementara pangsa ekspor komoditas menjadi moderat. Diperkirakan defisit neraca berjalan sekitar 1,8% dari PDB.
Akibatnya Moody's mencatat cadangan devisa Indonesia naik menjadi US$ 119 miliar pada akhir Maret 2018. Lembaga ini yakin hal itu bisa menjadi penyangga tingkat kerentanan utang Indonesia.
Pernyataan Prabowo ditanggapi oleh bendahara negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia mengatakan dari total utang yang digabung tersebut sudah memiliki tanggung jawab dari masing-masing entitas.
"Jadi yang kita bahas itu masalah apa sih? Kalau saya mau tanya ya, artinya di dalam mengelola seluruh perekonomian masing-masing entitas kan punya tanggung jawab. Jadi kalau dari sisi perekonomian, kita bisa saja membuat keseluruhan utang termasuk negara lain buat keseluruhan negara-negara perekonomian bisa utang rumah tangga, utang korporasi, utang BUMN, utang lembaga keuangan, pemerintah," kata Sri Mulyani.
Dia bilang, jika berbicara mengenai total utang Indonesia yang hampir Rp 9.000 triliun, maka harus dilihat dari sisi perbandingannya yang tepat.
"Kalau bicara sekarang PDB mencapai hampir Rp 15.000 triliun berarti bisa dilihat rasionya Rp 9.000 triliun terhadap Rp 15.000 triliun kan seperti itu, Jadi kalau bandingkan apel dengan apel, karena sering kan ngomongin Rp 9.000 triliun terus kemudian datangnya pemerintah seperti gimana? Dari dulu pemerintah kan mengelola APBN," ungkap dia.
Untuk tugas Kementerian Keuangan adalah mengelola utang pemerintah yang per Mei 2018 mencapai Rp 4.169,09 triliun. Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia angka tersebut masih aman lantaran rasionya di bawah 29% terhadap PDB.
Menanggapi itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menegaskan kepada Prabowo agar berhati-hati berbicara tentang utang. Dia bahkan menilai Prabowo tidak mengerti soal utant negara.
"Kalau nggak ngerti nggak usah diomongin lah, kita ini kan nggak bego-bego amat, tahu lah kita itu semua. Nggak usah," kata dia.
Luhut pun mengatakan, pemerintah memahami persoalan utang Indonesia. Dia juga menuturkan, pihaknya tak ingin membebani generasi ke depannya.
"Jadi saya titip aja, kamu anak-anak muda harus bisa bedakan berita yang bener, nggak bener. Kita paham angka-angka itu, jadi kalau orang bicara utang-utang kalau nggak ngerti jangan ngomong. Kita nggak bego, masa turunin sama kalian yang berutang," jelasnya.
.webp)
