.webp)
Berbicara mengenai kota baru, Pemerintah Indonesia juga berencana untuk punya ibu kota baru dengan memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Rencana pemindahan ibu kota itu cukup mengemuka pada 2017 lalu hingga akhirnya kembali tenggelam.
Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan saat ini pemerintah masih terus melakukan penyempurnaan kajian secara keseluruhan. Dia bilang saat ini rencana tersebut masih menunggu keputusan politik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Studi komprehensif secara makro terus disempurnakan, sedangkan studi detail design menunggu keputusan politik," kata Bambang kepada detikFinance, Jakarta, Jumat (29/6/2018).
Bambang tak menjelaskan maksud keputusan politik yang disebutnya itu. Dia hanya mengatakan bahwa dalam prosesnya, pemindahan ibu kota harus dilihat dari berbagai sisi.
"Proses pemindahan pusat administrasi pemerintahan harus di Indonesia harus dikaitkan dengan keseimbangan antar wilayah," jelasnya.
Bagaimana kabar rencana pemindahan ibu kota? Baca selengkapnya di sini:
Perkembangan Rencana Pindah Ibu Kota
|
Foto: Agung Pambudhy
|
"Studi komprehensif secara makro terus disempurnakan, sedangkan studi detail designmenunggu keputusan politik," kata Bambang kepada detikFinance, Jakarta, Jumat (29/6/2018).
Walau begitu, Bambang tak menjelaskan maksud dari keputusan politik yang disebutnya itu. Dia hanya mengatakan bahwa dalam prosesnya, pemindahan ibu kota harus dilihat dari berbagai sisi.
"Proses pemindahan pusat administrasi pemerintahan harus di Indonesia harus dikaitkan dengan keseimbangan antar wilayah," jelasnya.
Sebelumnya, pada awal 2018, Bambang juga pernah mengatakan kajian awal pemindahan ibu kota Indonesia sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Bambang, Jokowi mengarahkan untuk dibahas lebih rinci lagi.
"Hasil kajian awal kemarin sudah dilaporkan kepada presiden, ya arahannya kita akan bahas lebih detil lagi," kata Bambang saat itu.
Calon Ibu Kota Baru RI Tetap di Luar Jawa
|
Foto: Eduardo Simorangkir
|
Apalagi, geliat pembangunan dan permukiman penduduk yang terus berjalan membuat Jakarta semakin padat.
"(Rencananya) Masih di luar (Pulau) Jawa," kata Bambang kepada detikFinance, Jumat (29/6/2018).
Walau begitu, Bambang enggan merinci lokasi pasti ibu kota pengganti Jakarta tersebut. Dia tidak mau banyak berkomentar.
"No comment (untuk) soal lokasi," kata Bambang.
Tapi seperti yang sudah diketahui, jauh sebelum kajian awal pemindahan ibu kota rampung, ada tiga provinsi yang menjadi calon kuat pengganti Jakarta, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimatan Timur.
Namun, pemerintah masih menutup mulut soal lokasi yang telah dipilih guna menghindari para spekulan tanah. Tapi bantak yang beranggapan bahwa Palangka Raya di Kalimantan Tengah.
Rencana Pindah Ibu Kota RI Tunggu Keputusan Politik
|
Foto: Eduardo Hasian Simorangkir
|
"Studi komprehensif secara makro terus disempurnakan sedangkan studi detail design menunggu keputusan politik," kata Bambang kepada detikFinance, Jumat (29/6/2018).
Walau begitu dia enggan menjelaskan maksud keputusan politik yang disebutnya itu. Padahal, pada awal 2018 ini dirinya telah memberikan hasil kajian awal kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Saat itu, Bambang mengatakan hasil kajian awal yang dilaporkan mengenai kondisi daerah kandidat ibu kota baru, mulai dari sistem perencanaan, kelebihan dan kekurangan daerah itu, ketersediaan lahan, hingga infrastruktur penunjangnya.
Namun hingga masuk pada kuartal kedua 2018 ini, rencana itu justru tenggelam dan tak terdengar kabar kelanjutannya. Yang jelas, kata Bambang, bahwa dalam prosesnya, pemindahan ibu kota harus dilihat dari berbagai sisi.
Jika Ibu Kota RI Jadi Pindah, Jakarta Tetap Pusat Bisnis
|
Foto: Agung Pambudhy
|
"Yang pindah itu justru pusat pemerintahan, ekonomi bisnis tetap (berada) di Jakarta," kata Bambang kepada detikFinance, Jumat (29/6/2018).
Bambang menjelaskan, bahwa dalam prosesnya, pemindahan ibu kota harus dilihat dari berbagai sisi. Itu agar, semua proses dari rencana ini bisa benar-benar direalisasikan.
"Proses pemindahan pusat administrasi pemerintahan harus di Indonesia harus dikaitkan dengan keseimbangan antar wilayah," katanya.
Halaman 2 dari 5
