Filipina Mau Bangun 'Manila Baru', Kapan RI Punya 'Jakarta Baru'?

Filipina Mau Bangun 'Manila Baru', Kapan RI Punya 'Jakarta Baru'?

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Sabtu, 30 Jun 2018 08:57 WIB
Filipina Mau Bangun Manila Baru, Kapan RI Punya Jakarta Baru?
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Filipina tengah menyiapkan pembangunan sebuah kota baru untuk mengurangi kepadatan ibu kota di Manila. Pemerintah Filipina bahkan telah merancang desain kota baru yang dinamakan New Clark City.

Berbicara mengenai kota baru, Pemerintah Indonesia juga berencana untuk punya ibu kota baru dengan memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Rencana pemindahan ibu kota itu cukup mengemuka pada 2017 lalu hingga akhirnya kembali tenggelam.

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan saat ini pemerintah masih terus melakukan penyempurnaan kajian secara keseluruhan. Dia bilang saat ini rencana tersebut masih menunggu keputusan politik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


"Studi komprehensif secara makro terus disempurnakan, sedangkan studi detail design menunggu keputusan politik," kata Bambang kepada detikFinance, Jakarta, Jumat (29/6/2018).

Bambang tak menjelaskan maksud keputusan politik yang disebutnya itu. Dia hanya mengatakan bahwa dalam prosesnya, pemindahan ibu kota harus dilihat dari berbagai sisi.


"Proses pemindahan pusat administrasi pemerintahan harus di Indonesia harus dikaitkan dengan keseimbangan antar wilayah," jelasnya.

Bagaimana kabar rencana pemindahan ibu kota? Baca selengkapnya di sini:

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan saat ini pemerintah masih terus melakukan penyempurnaan kajian secara keseluruhan. Dia bilang saat ini rencana tersebut masih menunggu keputusan politik.

"Studi komprehensif secara makro terus disempurnakan, sedangkan studi detail designmenunggu keputusan politik," kata Bambang kepada detikFinance, Jakarta, Jumat (29/6/2018).

Walau begitu, Bambang tak menjelaskan maksud dari keputusan politik yang disebutnya itu. Dia hanya mengatakan bahwa dalam prosesnya, pemindahan ibu kota harus dilihat dari berbagai sisi.

"Proses pemindahan pusat administrasi pemerintahan harus di Indonesia harus dikaitkan dengan keseimbangan antar wilayah," jelasnya.

Sebelumnya, pada awal 2018, Bambang juga pernah mengatakan kajian awal pemindahan ibu kota Indonesia sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Bambang, Jokowi mengarahkan untuk dibahas lebih rinci lagi.

"Hasil kajian awal kemarin sudah dilaporkan kepada presiden, ya arahannya kita akan bahas lebih detil lagi," kata Bambang saat itu.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah masih tetap konsisten untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke luar Pulau Jawa. Mengingat beban Jakarta sebagai ibu kita kerap dinilai sudah terlalu berat.

Apalagi, geliat pembangunan dan permukiman penduduk yang terus berjalan membuat Jakarta semakin padat.

"(Rencananya) Masih di luar (Pulau) Jawa," kata Bambang kepada detikFinance, Jumat (29/6/2018).

Walau begitu, Bambang enggan merinci lokasi pasti ibu kota pengganti Jakarta tersebut. Dia tidak mau banyak berkomentar.

"No comment (untuk) soal lokasi," kata Bambang.

Tapi seperti yang sudah diketahui, jauh sebelum kajian awal pemindahan ibu kota rampung, ada tiga provinsi yang menjadi calon kuat pengganti Jakarta, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimatan Timur.

Namun, pemerintah masih menutup mulut soal lokasi yang telah dipilih guna menghindari para spekulan tanah. Tapi bantak yang beranggapan bahwa Palangka Raya di Kalimantan Tengah.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro masih belum bisa memastikan kapan rencana itu direalisasikan. Dia bilang rencana itu masih menunggu keputusan politik.

"Studi komprehensif secara makro terus disempurnakan sedangkan studi detail design menunggu keputusan politik," kata Bambang kepada detikFinance, Jumat (29/6/2018).

Walau begitu dia enggan menjelaskan maksud keputusan politik yang disebutnya itu. Padahal, pada awal 2018 ini dirinya telah memberikan hasil kajian awal kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Saat itu, Bambang mengatakan hasil kajian awal yang dilaporkan mengenai kondisi daerah kandidat ibu kota baru, mulai dari sistem perencanaan, kelebihan dan kekurangan daerah itu, ketersediaan lahan, hingga infrastruktur penunjangnya.

Namun hingga masuk pada kuartal kedua 2018 ini, rencana itu justru tenggelam dan tak terdengar kabar kelanjutannya. Yang jelas, kata Bambang, bahwa dalam prosesnya, pemindahan ibu kota harus dilihat dari berbagai sisi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan fokus pemindahan ibu kota adalah pusat pemerintahan, sedangkan pusat perekonomian tetap di Jakarta.

"Yang pindah itu justru pusat pemerintahan, ekonomi bisnis tetap (berada) di Jakarta," kata Bambang kepada detikFinance, Jumat (29/6/2018).

Bambang menjelaskan, bahwa dalam prosesnya, pemindahan ibu kota harus dilihat dari berbagai sisi. Itu agar, semua proses dari rencana ini bisa benar-benar direalisasikan.

"Proses pemindahan pusat administrasi pemerintahan harus di Indonesia harus dikaitkan dengan keseimbangan antar wilayah," katanya.

Hide Ads