.webp)
Sri Mulyani menyebutkan, pagu indikatif Kementerian Keuangan di tahun anggaran 2019 adalah Rp 46,252 triliun termasuk dengan Badan Layanan Umum (BLU), lebih besar dari 2017 yang sebesar Rp 45,7 triliun.
"Apabila BLU sudah masuk, maka jumlahnya belanja pegawai Rp 21,341 triliun, belanja barang menjadi Rp 23,182 triliun, karena yang meningkat adalah dari BLU kelapa sawit dan kemudian belanja modal tetap Rp 1,72 triliun, sehingga totalnya jadi Rp 46,252 triliun," kata Sri Mulyani, Jakarta, Senin (2/7/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Sri Mulyani dan DPR Rapat Bahas Anggaran |
Wanita yang pernah menjabat Direktur Bank Dunia ini meyakinkan para anggota Komisi XI DPR untuk menyepakati usulan pagu indikatif Kementerian Keuangan, karena pagu tersebut digunakan untuk prioritas nasional yang sesuai program nasional serta sesuai dengan rencana pemerintah terhadap program nawacita.
"Untuk 2019 kami menetapkan mengenai bagaimana kami menempatkan prioritas Kementerian Keuangan sesuai dengan proyek nasional, unggulan, dan dari sisi kegiatan yang berhubungan dengan fungsi kami," jelasnya.
Total pagu indikatif di 2019 yang sebesar Rp 46,252 triliun ini, terbagi menyeluruh ke direktorat jenderal di bawah Kementerian Keuangan. Untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran sebesar Rp 130,4 miliar dengan adanya beberapa program unggulan, seperti optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), perbaikan belanja bidang kesehatan, pengelolaan APBN yang lebih berkualitas.
Ditjen Pajak mendapatkan alokasi Rp 7,2 triliun, dengan optimalisasi penerimaan pajak dengan sistem administrasi perpajakan, serta peningkatan kualitas layanan dan sumber daya.
Untuk Ditjen Bea dan Cukai mendapat alokasi Rp 3,29 triliun akan berfokus pada pengawasan kepabeanan melalui intensifikasi dan pengawasan arus barang dan pengoptimalan arus pengguna jasa.
Ditjen Perimbangan Keuangan mendapatkan alokasi Rp 132,45 miliar dengan fokus reformulasi kebijakan hubungan dan penerimaan keuangan pusat dan daerah serta penguatan kapasitas daerah yang lebih efisian dan produktif.
Untuk Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mendapat alokasi sekitar Rp 128 miliar yang terdiri dari rupiah murni dan bantuan hibah luar negeri, yang digunakan untuk berfokus pada optimalisasi pembiayaan pengelolaan risiko negara melalui pengembangan creatif financing dan risk financing.
Kemudian Ditjen Perbendaharaan yang fokusnya untuk meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dan optimalisasi daya untuk mendukung nawacita dengan pagu Rp 12,06 triliun terdiri dari rupiah murni Rp 1,58 triliun dan BLU Kelapa Sawit sebesar Rp 11,05 triliun.
Sedangkan untuk Ditjen Kekayaan negara mendapat alokasi Rp 784,9 miliar yang difokuskan untuk pengelolaan kekayaan negara optimal melalui pengamanan kekayaan negara untuk mewujudkan barang milik negara sebagai pendapatan untuk biaya pembangunan nasional.
Untuk Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) mendapatkan alokasi Rp 739,7 miliar dengan fokus integrasi proses pembelajaran yang menyeluruh dan penguatan PKN STAN untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM).
Untuk Badan Kebijakan Fiskal (BKF) alokasinya sekitar Rp 143,39 miliar. Sedangkan untuk Sekretariat Jenderal (Sekjen) pagu indikatifnya sekitar Rp 20,9 miliar, dan Inspektorat Jenderal (Irjen) sekitar Rp 110,6 miliar.
"Untuk sumber dana BLU dan Bantuan Hibah Luar Negeri (BHLN), apabila angka Rp 46,252 triliun ini dibagi menurut sumber sana, maka kita lihat rupiah murni Rp 32,499 triliun, BLU Rp 13,72 triliun, dan hibah luar negeri sebesar Rp 29,9 miliar sehingga totalnya adalah Rp 46,252 triliun untuk dibagi pada 11 Eselon I yang ada di Kementerian Keuangan," tuturnya. (fdl/ara)
