Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Arie Yuriwin mengatakan pemerintah akan kesulitan menyediakan rumah dengan jumlah banyak bila berbentuk landed karena keterbatasan lahan.
Oleh sebab, itu seluruh rencana penyediaan rumah tanpa DP untuk PNS, TNI/Polri ini akan didesain secara vertikal nantinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semuanya vertikal, kalau kita butuh jumlah PNSnya misalnya 7.000, nggak mungkin kita bikin landed, semua arahnya vertikal," katanya kepada detikFinance, Jakarta, Rabu (11/7/2018).
Arie mengatakan, pemerintah bakal merevitalisasi aset-aset yang dimiliki, contohnya seperti penyediaan rumah susun.
"Jadi contohnya misalnya kan di Kemayoran itu ada rumah susun. Nah rumah susun itu kan sudah kumuh, nah itu nanti kita revitalisasi yang tadinya 7 lantai kita revitalisasi jadi 12 lantai. Seperti itu," jelasnya.
Sementara bila ada aset-aset perumahan berbentuk landed, Arie juga mengatakan akan dilakukan revitalisasi dan dibangun secara vertikal.
"Misalnya rumah landed, misalnya milik TNI, yang sudah tua, tapi landed. Nanti kita revitalisasi kita bangun ke atas, vertikal. Kalau landed kan terbatas jumlahnya. Jadi vertikal biar bisa menampung jumlah banyak. Pokoknya semua skemanya vertikal," ujarnya. (fdl/zlf)