Utang Pemerintah Capai Rp 4.227 T di Juni, Naik 14%

Utang Pemerintah Capai Rp 4.227 T di Juni, Naik 14%

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Selasa, 17 Jul 2018 20:06 WIB
Foto: Andhika Akbarayansyah
Jakarta - Kementerian Keuangan merilis realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) periode Juni 2018. Total utang pemerintah pusat tercatat Rp 4.227,7 triliun tumbuh 14,06% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Pembiayaan utang ini yang saya ingin sampaikan, kami berhati-hati. Kami bertanggung jawab hati-hati nggak berarti kita banting setir karena kita jaga ekonomi kita tetap stabil," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam jumpa pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (17/7/2018).


Dari laporan APBN KiTa disebutkan pinjaman Rp 785,13 triliun tumbuh 7,99% year on year (yoy). Dari komponen tersebut, pinjaman luar negeri tercatat Rp 779,81 triliun tumbuh 8,03%.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dirinci lebih jauh, pinjaman bilateral sebesar Rp 324,76 triliun tumbuh 4,45%, pinjaman multilateral Rp 409,89 triliun, pinjaman komersial Rp 43,81 triliun, pinjaman suppliers Rp 1,34 triliun. Untuk pinjaman dalam negeri tercatat Rp 5,33 triliun tumbuh 2,82%.

Selanjutnya, untuk komposisi utang dari surat berharga negara (SBN) tercatat Rp 3.442,64 triliun tumbuh 15,54% yoy. Untuk SBN ini dengan denominasi rupiah tercatat Rp 2.419,67 triliun tumbuh 10,62%. Lalu untuk surat berharga syariah negara Rp 391 triliun tumbuh 16,12%.

Untuk utang denominasi valas tercatat Rp 1.022,91 triliun tumbuh 29,15%. Terbagi dalam surat utang negara (SUN) Rp 799,71 triliun dan SBSN Rp 223,26 triliun tumbuh 34,1%.


Rasio utang Pemerintah per akhir Juni tetap terjaga di bawah 30% atau sebesar 29,79%. Persentase itu masih jauh di bawah batas 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) sebagaimana ketentuan Undang-undang keuangan negara Nomor 17 tahun 2003.

Pemerintah mempunyai tujuan dan berkomitmen untuk melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Indonesia lewat penerbitan SBN serta mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri. (ara/ara)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads