Pemerintah Yakin Angka Kemiskinan RI Terus Lanjutkan Rekor

Pemerintah Yakin Angka Kemiskinan RI Terus Lanjutkan Rekor

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Selasa, 17 Jul 2018 21:28 WIB
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Pemerintah optimistis angka kemiskinan di Indonesia kembali turun. Artinya, angka kemiskinan kembali mencetak rekor ke titik terendah dalam sejarah.

Menteri Perancanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonego menerangkan, pemerintah sendiri membidik target angka kemiskinan di kisaran 9,5% hingga 10% tahun 2018. Sementara, Maret 2018 angka kemiskinan sudah ke titik terendah dalam sejarah yakni 9,82%.

"Sekarang kalau pakai matematik simpel, kalau kita pakai September 10,12%, ini (Maret) 9,82% berarti turun 0,3% kan," kata dia di kantornya, Selasa (17/7/2018).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jika dengan angka penurunan sama yakni 0,3% maka angka kemiskinan bisa sampai 9,52%. Terlebih, pemerintah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terus diperbanyak.

"Kalau 9,82% turun lagi 0,3% katakan dengan kecepatan yang sama kita berharap lebih bagus kenapa karena BPNT jauh lebih besar pada waktu September nanti karena ditargetkan 10 juta penerima," ujar Bambang.

"Katakan sama kecepatannya berarti kita mudah-mudahan 9,52% ya intinya 9,5%. Mudah-mudahan sama yang diharapkan," sambungnya.



Bambang, menjelaskan angka kemiskinan pada Maret 2018 bisa ditekan karena pemerintah mempercepat program-program bantuan sosial.

"Di 2018 ini Presiden sudah menegaskan ke semua menteri terlibat sejak Januari harus tepat sasaran, tidak hanya PKH, tapi Rastra, BPNT plus yang (kartu) sehat dan pintar tadi. Plus juga dana desa digulirkan lebih awal, ada padat karya tunai yang menyertai dana desa tahap awal tersebut," kata dia.

Hal itu berbeda dengan kondisi di tahun 2017. Di mana, penyalurannya mengalami keterlambatan.

"Nah sempat awal 2017 ada keterlambatan sehingga ketika survei, orang itu merasa nggak pernah terima. Kalau nggak pernah terima pengaruh ke pengeluarannya, pengeluarannya tidak sebesar seharusnya sehingga terkategori miskin," tutupnya.

(eds/eds)

Hide Ads