.webp)
"Karena itulah Sistem Ekonomi Pancasila menjadi sangat penting untuk diwujudkan," ujarnya saat menjadi pembicara dalam workshop penyusunan buku putih Sistem Ekonomi Pancasila yang dilaksanakan oleh Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) di Jakarta, Kamis (19/7/2018).
Haedar mengungkapkan, untuk mewujudkan Sistem Ekonomi Pancasila yang menegakkan kedaulatan rakyat dan berkeadilan sosial, harus melalui pemerintahan yang bersih, dengan itikad yang baik serta dukungan sistem.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pandangannya, pendiri bangsa Mohammad Hatta tidak hanya menyebut Indonesia sebagai negara hukum, tapi juga negara sosial. Begitu pun dengan Bung Karno, katanya, menekankan inti sari dari Pancasila adalah gotong royong, sehingga berdimensi keadilan sosial.
"Jadi, konsep kebersamaan dibangun atas kondisi sosial ekonomi dan politik yang hidup di Indonesia," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Arif Budiamanta, mengatakan bahwa pihaknya berupaya menyusun buku putih yang bertujuan untuk memandu ekonomi Indonesia agar sesuai dengan janji kemerdekaan. Penyusunan buku putih tersebut dilandasi pemikiran sejarah bangsa Indonesia, amanat pendiri bangsa, dan konstitusi
"Buku putih ini didesain untuk memandu ekonomi Indonesia agar sesuai dengan janji kemerdekaan dan mandat konstitusi," kata Arif.
Ia merinci bahwa buku putih tersebut akan berisi tentang strategi nasional pelembagaan sistem ekonomi pancasila yang mana, menurut Arif, harus menekankan pentingnya negara hadir untuk membela golongan yang lemah dan terlemahkan.
Lanjutnya, negara hadir untuk mengatur agar tercipta harmoni antara pelaku usaha besar dan kecil sehingga tercipta kemaslahatan bersama. Jangan sampai malah terjadi pelemahan sistem ekonomi dan usaha kecil yang akan membuat pelaku usaha semakin tak berdaya.
Dalam workshop penyusunan buku putih yang dihadiri Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah KH Haedar Nashir sebagai pembicara, Arif mengungkapkan rasa syukurnya atas keterlibatan Ketum Muhammdiyah dalam memberikan masukan untuk buku putih tersebut.
"Kami bersyukur Muhammadiyah, dengan keterlibatannya Pak Haedar Nashir, ikut memberikan masukan berarti dalam penusunan buku putih ini," katanya.
Baca juga: KEIN: Indonesia Jauh dari Krisis |
Arif juga menegaskan hasil diskusi yang dirumuskan menjadi buku putih ini mudah-mudahan akan diterima oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk diarahkan menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.
Sebagai informasi, dalam workshop tersebut, hadir pula akademisi dari Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Bandung serta Bank Indonesia dan pemerintah sebagai peserta yang membahas buku putih tersebut.
Workshop yang dilaksanakan selama tiga hari ini merupakan lanjutan dari diskusi yang dilakukan KEIN ke sejumlah provinsi seperti Sumbar, NTB, Jabar, Jateng dan Jatim. Dalam diskusi daerah-daerah tersebut, KEIN menerima masukan dari pemerintah daerah, akademisi, pengamat, pelaku usaha besar dan kecil, pedagang eceran, tokoh masyarakat, serta organisasi non pemerintah. (idr/idr)
