Freeport Sudah Setujui Divestasi 51% Saham, What's Next?

Jakarta - Tokoh Muda Papua Bahlil Lahadalia yang juga Ketua Umum BPP Hipmi meminta Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) mengapresiasi niat baik pemerintah dalam divestasi 51 persen saham PT Freeport.

"Kalau 54 tahun lalu, Presiden Soekarno membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda. Tahun ini Presiden Joko Widodo punya niat baik merebut mayoritas saham Freeport dari Amerika Serikat. Saya kira ini heroik dan monumental," ujar Bahlil di depan sekitar 300 peserta Simposium PII Sedunia dari 56 negara dan 11 BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) di University Higher School of Economy, Moskow, Rusia, Senin malam (23/7/2018).

Baca juga: Bank Lokal Tak Biayai Akuisisi Saham Freeport, Ini Kata Bos Inalum

Selain Bahlil, tampil sebagai pembicara Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian, Ekonom Didik J.Rachmidi, Mantan Wamenlu Dino Pati Djalal, dan Dubes Indonesia untuk Ukraina Yudi Krisnandi.

Bahlil meminta divestasi Freeport harus mampu mensejahterakan rakyat Papua dan bangsa Indonesia. Sebab itu, ke depan Freeport mesti meningkatkan kegiatan produksi dan bisnisnya di wilayah Papua.

"Misalnya kantor pusat Freeport sebaiknya di Papua agar pajaknya juga di nikmati Papua. Begitu juga dengan pembangunan smelternya sebaiknya di Papua," ujar dia.

Sebelumnya dalam MoU lalu, tiga pihak, yaitu Indonesia (pemerintah dan Inalum), Freeport-McMoRan Inc. (FCX), dan Rio Tinto sepakat pada harga US$ 3,85 miliar atau sekitar Rp 55 triliun. Ini adalah harga bagi pelepasan hak partisipasi Rio Tinto, plus saham FCX di Freeport Indonesia.

Baca juga: Panggil Inalum dan ESDM, DPR Bahas Divestasi Saham Freeport

Bahlil juga meminta agar tim negosiator mempertahankan hak-hak pemegang saham mayoritas atas kendali di PT Freeport Indonesia, agar kontrol pemerintah efektif ke depan.

"Kita lihat kan klausul dalam perjanjian soal hak jangka panjang FCX di FI hingga tahun 2041. Kemudian butir-butir yang menjamin FCX tetap memegang kontrol operasional atas FI, meskipun tidak menjadi pemegang saham mayoritas, dan kesepakatan tentang isu lingkungan hidup, termasuk tentang limbah tailing. Saya kira kontrol pemerintah harus diperkuat sesuai haknya," ucap dia. (dna/zlf)