Pemerintah Sudah Kucurkan Rp 985 M untuk Gempa Lombok

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku bendahara negara telah mencairkan Rp 985,8 miliar melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Dana tersebut untuk tanggap darurat dan kemanusiaan bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Terdiri dari Rp 557,7 miliar melalui BNPB dan sebesar Rp 428,1 miliar melalui Kementerian/Lembaga," kata Sri Mulyani seperti dikutip dari laman Facebooknya, Jakarta, Kamis (23/8/2019).

Pemerintah, kata Sri Mulyani, akan merehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Lombok agar kehidupan masyarakat kembali normal dan kegiatan ekonomi serta pemerintahan dapat bangkit kembali.

Baca juga: Korban Gempa Lombok Dapat Libur Cicil KPR

Sejak terjadinya gempa pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan untuk kebutuhan dasar yang diperlukan masyarakat melalui belanja APBN 2018 yang dialokasikan pada beberapa K/L.

BNPB telah menyiapkan anggaran Rp 1,1 triliun dalam Program Penanggulangan Bencana, yang oleh BNPB dapat digunakan sebagai sumber dana pertama untuk pemberian bantuan ke Lombok.

"Dari alokasi ini, telah dicairkan Rp 557,7 miliar, antara lain untuk operasi dan logistik seperti makanan, family kit, sandang, dan tenda," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Korban Gempa Lombok Dapat Keringanan Bayar Pajak

Dari yang sudah dicairkan, tahap pertama santunan untuk perbaikan 5.000 rumah yang rusak berat, dengan besaran santunan Rp 50 juta per rumah dan telah dicairkan.

Tahap kedua santunan perbaikan 5.000 rumah rusak berat, dan kemudian rumah rusak ringan/sedang masih sedang disiapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan BNPB.

"Pemerintah terus melakukan pemeriksaan/verifikasi keseluruhan jumlah rumah yang rusak, sehingga dapat segera diberikan bantuan dan dibangun kembali" ungkap dia.

Sedangkan anggaran yang sudah dicairkan melalui K/L sebesar Rp 428,1 miliar rinciannya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Rp 230 miliar untuk bantuan guru, tenda darurat pembelajaran, peralatan mobile & school kit.

Baca juga: Istana: Anggaran Penanganan Bencana NTB Capai Rp 4 T, Bukan Rp 38 M

Kementerian PUPR sebesar Rp 176,2 miliar untuk memobilisasi bantuan berupa mobil tangki air, mobil sanitasi, dumptruck, toilet cabin, genset, dan tenda hunian darurat.

Kementerian Sosial sebesar Rp 12,6 miliar untuk bantuan logistik (sandang, pangan, tenda), santunan ahli waris, paket sembako dan pendirian dapur umum.

Lalu, Kementerian Kesehatan sebesar Rp 7,8 miliar untuk logistik kesehatan lingkungan, obat-obatan, logistik gizi, orthopedic set, tenda pos kesehatan, logistik persalinan, dan peralatan kesehatan lainnya.

Selanjutnya, Kementerian ESDM sebesar Rp 1,5 miliar untuk pembuatan sumur tanggap darurat di lokasi pengungsian. Selain itu, TNI dan Polri juga telah memobilisasi pasukan dan peralatan untuk membantu pencarian dan penyelamatan korban.

Tidak hanya itu, dalam APBN 2018 untuk mengantisipasi kejadian bencana, telah disiapkan anggaran Cadangan Bencana sebesar Rp 3,3 triliun, yang penggunaannya akan dikoordinasikan bersama BNPB.

Menurut Sri Mulyani, BNPB telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk tambahan bantuan ke Lombok. Adapun, anggaran cadangan bencana tersebut untuk menangani sejumlah kerusakan yang meliputi rumah tinggal penduduk, sekolah, jalan, jembatan, gedung kantor pemerintah, pasar, dan sarana-prasarana sosial ekonomi lainya.

"Anggaran APBN 2018 disediakan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali yang akan dipergunakan pada tahun 2018 ini," ujar dia.


Saksikan juga video 'MPR Minta Pemerintah Tetapkan Gempa Lombok Bencana Nasional':

[Gambas:Video 20detik]

(hek/hns)