Freeport Masih Punya PR Kelola Limbah

Jakarta - Pemerintah terus melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah yang dilakukan PT Freeport Indonesia (PTFI). Sebelumnya, PTFI dianggap melakukan 48 pelanggaran dan dijatuhi sanksi administrasi.

"Saat ini yang sedang kami lakukan memantau kepatuhan PTFI terkait dengan perintah-perintah, saya belum cek lagi berapa item yang mereka harus penuhi berapa bulan. Kalau bicara penegakan hukum ada tahapan-tahapannya, masih tahapan sanksi administratif," kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Ridho Sani di Komisi VII DPR Jakarta, Senin (10/9/2018).

Baca juga: DPR Panggil Kementerian ESDM dan LHK Bahas Tambang Ilegal

Rasio mengatakan, PTFI tengah berupaya memenuhi perbaikan pengelolaan yang diminta oleh pemerintah.

"Tailing (limbah) itu kan ditempatkan suatu kawasan, ada amdalnya, ada Permen 431 atas hasil temuan hasil BPK dan juga Komisi VII ini, kami dimintakan langkah-langkah perbaikan pengelolaan lingkungan PTFI. Kami terapkan sanksi administratif memberikan perintah perbaikan PTFI ada 48 perintah yang harus dipatuhi PTFI, saat ini mereka sedang mematuhi," ujarnya.

Salah satunya, kata dia, penghentian pembangunan tanggul. Tanggul tersebut, menurut Rasio memberikan dampak pada pencemaran lingkungan.

"Mereka membuat tanggul, tambahan tanggul yang lebih luas, karena tanggul luas dampak pencemarannya lebih besar. Sehingga kami stop, kami perintahkan sanksi ini," ujar dia.

Baca juga: Korban PHK di Papua Ngamen di CFD Jakarta

"Dan mereka stop, dilaksanakan stop tanggulnya, kiri kanan stop, ada 48 item yang kita perintah pada bulan 48 Oktober tindak lanjuti hasil dari BPK dan Komisi VII," tutupnya. (dna/dna)