BPJS Kesehatan Defisit, Pemprov Pinjam Uang Bank DKI

Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami defisit yang berdampak pada operasional RSUD di DKI Jakarta. Pemprov DKI akan meminjam uang dari Bank DKI untuk menopang operasional dan obat.

"Para RSUD mengusulkan untuk meminjam uang di Bank DKI. Tapi ini masih perlu surat dari Pak Gubernur," kata Sekda DKI Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2018).

Usulan tersebut juga akan disampaikan dalam rapat badang anggaran KUPA-PPAS di DPRD DKI. Saefullah mengatakan sudah berkomunikasi dengan Bank DKI terkait opsi yang diambil tersebut.

"Biaya administrasi tidak dibebenkan. tadi sudah kita mintakan. Bank DKK tidak merugi, sehingga tidak mengganggu likuiditas Bank DKI. Itu sudah bunga paling rendah 7,5 persen setahun, dan bunganya harian," jelasnya.

Baca juga: Tunggakan Klaim BPJS Kesehatan di Karawang Capai Puluhan Miliar

Saefullah mengatakan sistem bunga harian diambil agar tidak menyulitkan RSUD saat akan membayar pinjaman. Menurutnya, pembayaran uang klaim dari BPJS sulit diprediksi kapan akan cair.

"Kalau flat nanti merepotkan, misalnya baru 20 hari kemudian masuk (uang) dari BPJS ya sudah, nanti ada sisa berapa. BPJS kan masukannya nggak pernah tahu kapan akan dimasukkan, begitu ada uang, ya bayar," ucapnya.

Saefullah mengatakan setoran iuran BPJS dari DKI selalu lancar. RSUD membayar iuran sekitar Rp 300 miliar pertiga bulan, sementara puskesmas Rp 100 miliar pertiga bulan.

"Yang pasti kita layanan nggak pernah berkurang. Yang dikhawatirkan uang membeli obat," tutur Saefullah.

Baca juga: KSP Temui Pendemo BPJS di Depan Istana

Diketahui, BPJS Kesehatan disebut mengalami defisit. Masalah ini dipicu kecilnya iuran peserta yang diterima dibandingkan biaya layanan jaminan kesehatan yang dibayarkan. (fdu/dna)