Untuk itu, melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (Ditjen PDTu), telah diselenggarakan workshop dengan 12 perwakilan Pemda untuk menggodok beberapa kesepakatan menyangkut perkuatan ketahanan pangan di Bekasi.
"Workshop ini merupakan komitmen dan keinginan kuat untuk saling berkoordinasi sehingga perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas kita lebih sinergis dan integratif sehingga dapat tercapai hasil-hasil yang lebih bermanfaat bagi masyarakat untuk mewujudkan cita-cita daerah yang tangguh pangan," ujar Direktur Pengembangan Daerah Rawan Pangan PDTu Putut Edy Sasono dalam keterangan tertulis, Jumat (14/09/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Putut mengatakan ketahanan pangan merupakan salah satu target capaian agar ketersediaan pangan nasional memadai. Seluruh unsur bangsa punya andil besar bekerja keras di sektor yang beragam, tak terkecuali Kemendes PDTT.
Berdasarkan Temuan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2015, selain ketersediaan pangan, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi kerawanan pangan di suatu daerah. Pertama, masih banyaknya rumah tangga yang tidak memiliki akses listrik.
Lalu, akses transportasi juga tak memadai. Selanjutnya, kurangnya fasilitas kesehatan, serta masih tingginya angka penduduk berjenis kelamin wanita yang buta huruf.
"Hal ini khususnya terjadi di beberapa kabupaten prioritas 1 dan 2 di Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT)," lanjut dia.
Putut juga menggarisbawahi bahwa Kemendes PDTT telah menetapkan beberapa langkah konkret dalam upaya penciptaan ketahanan maupun ketangguhan pangan. Di antaranya dengan membangun embung.
"Tahun ini kami akan membangun 11 embung di 11 desa yang tersebar di sembilan kabupaten," ungkapnya.
Untuk tahun 2019 mendatang, Kemendes PDTT masih akan melakukan hal yang sama di 10 Kabupaten rawan pangan
"Untuk mencapai kesepakatan, perlu adanya pikiran yang terbuka sehingga kita tetap bersama tanpa kehilangan target dari masing-masing institusi," pungkas Putut.
Baca berita lainnya dari Kemendes di sini. (mul/mul)