Impor Lewat e-Commerce di Atas Rp 1 Juta Dipajaki, Bisa Diakali?

Jakarta - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memberi ambang batas impor barang kiriman melalui e-Commerce yang tidak kena bea masuk dan pajak impor dengan total nilai US$ 75 per orang.

Bagaimana dengan meminjam identitas orang lain agar nilai impor tak lebih dari US$ 75?

Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi menyampaikan, pihaknya sudah memperketat pengawasan dari kecurangan importir yang mencari celah, caranya dengan mengandalkan sistem otomasi.

"Kan kita sistem otomasi kita sudah akan mendeteksi pada saat pelaku mencoba mengakali dengan mengubah nama, atau menyewa KTP, atau NPWP orang lain," katanya saat konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018).

Baca juga: Mulai Oktober, Impor via e-Commerce di Atas US$ 75 Dipajaki 7,5%

Dengan bantuan sistem, ditambah kerja sama dengan asosiasi peritel, DJBC akan mengawasi perilaku tiap importir. Dengan begitu, meski importir meminjam identitas orang lain bisa diketahui.

"Tapi kita tahu sebenarnya, kerja sama dengan asosiasi, itu bisa mendeteksi tren ini, atau modus ini sehingga kita akan lakukan verifikasi lanjutan dengan Direktorat Jenderal Pajak.

DJBC akan ikut melibatkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti modus tersebut dengan menelusuri perpajakannya.

"Kalau sudah dengan Ditjen Pajak kan itu sudah bisa melihat secara komprehensif, orang ini kan bisnis ya, dagang ya, pasti dia punya pembukuan. Kalau dia memasang di website, bisa kita lihat berapa omzet dia dan sebagainya," tambahnya.

Baca juga: Ini Skema Baru Aturan Impor Barang Lewat e-Commerce

Saksikan juga video 'Pajak Impor 1.174 Barang Konsumsi Naik Hingga 10%':


(ara/ara)