Ditemui di bilangan Jakarta Barat, Enggar mengaku tak bermaksud meremehkan atau menyinggung pihak Bulog sebagai pemilik gudang.
Lantas apa alasan Mendag melontarkan pernyataan tersebut?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Enggar menjelaskan soal pengelolaan gudang Bulog sepenuhnya adalah tanggung jawab manajemen. Pihak Kemendag tak bisa melakukan intervensi.
Ia menyebut, sebenarnya kapasitas gudang Bulog mencapai 4 juta ton beras.
"Sebagian itu dari (total kapasitas ) gudang itu di komersialkan (disewakan). Bagaimana kebutuhannya (pengelolan gudang) Itu urusan korporasi, ada bagiannya," kata dia usai melakukan kunjungan ke pengusaha tahu dan tempe di kawasan Kalideres Jakarta Barat, Rabu (19/9/2018).
Justru kalau dirinya selaku Menteri Perdagangan melakukan intervensi terhadap pengelolan gudang Bulog, Enggar bisa dianggap menyalahi wewenang secara administrasi.
"Itu urusan korporasi. Itu urusan korporasi. Kalau itu (sewa) mahal ya apa urusan saya?" kata dia.
Saat ini Perum Bulog tengah menyewa beberapa gudang demi menyimpan cadangan beras miliknya.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengatakan pada dasarnya ia bingung. Sebab kegiatan yang Bulog lakukan merupakan tugas dari pemerintah.
Bahkan, kata dia, seharusnya antara Bulog dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mesti berkoordinasi untuk menyamakan pendapat.
Lebih lanjut, ia berharap agar Kemendag dan Bulog bisa bersinergi mendorong langkah pemerintah menjaga pasokan beras.
Sementara itu, pasokan Bulog saat ini berjumlah 2,4 juta ton. Untuk menyimpan beras, Bulog mesti menggelontorkan Rp 45 miliar untuk menyewa gudang tambahan di beberapa daerah agar beras yang diimpor bisa disimpan. (dna/dna)