Sri Mulyani Sebar 600 Lulusan STAN ke 26 Kementerian/Lembaga

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengirim 600 lulusan PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara) ke 26 kementerian lembaga (K/L). Sekjen Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan penyebaran 600 lulusan PKN STAN ini untuk memenuhi permintaan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

"Jadi tadi kita MoU dengan beberapa Kementerian/Lembaga khususnya sekjen tadi disampaikan, jadi ada penempatan sekitar 600 lulusan STAN DI, DII, dan DII ke 26 K/L," kata Hadiyanto di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (4/10/2018).

Baca juga: Sri Mulyani: Yang Diperas Oknum Pajak Segera Lapor

Hadiyanto menjelaskan 27 kementerian/lembaga dan 95 pemerintah daerah telah meminta para lulusan STAN. Selain itu penyebaran 600 lulusan STAN ke 26 kementerian/lembaga sesuai formasi yang telah masuk di Kementerian PAN-RB.

"Yang 95 daerah belum diakomodasi itu karena rinciannya belum, jadi baru belum menyampaikan, belum jelas perlu D1, D3, pendidikanya apa, program studinya apa, jadi kita haru merekonsiliasi lagi dengan KemenPANRB maupun Pemda," tambah dia.

Baca juga: Makin Perkasa, Dolar AS Terus Dekati Rp 15.200

Hadiyanto menambahkan penyebaran 600 lulusan STAN ini juga dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan kementerian lembaga (LKKL).

"Diharapkan lulusan STAN ini yang di gembleng dengan pengetahuan perbendaharaan negara, pajak, keuangan negara bisa lebih membawa tata kelola di KL terutama bagaimana menyajikan Laporan Keuangan Kementerian Lemabaga (LKKL)," terang Hadiyanto.

Baca juga: Sri Mulyani: Yang Diperas Oknum Pajak Segera Lapor

Berikut formasi penempatan lulusan STAN di 26 K/L:

- Kemenko Perekonomian 41 orang,
- Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 12 orang
- Kemenko Kemaritiman 7 orang
- Kementerian Dalam Negeri 30 orang
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 15 orang
- Kementerian Kesehatan 37 orang
- Kementerian Sosial 10 orang
- Kementerian Ketenagakerjaan 36 orang
- Kementerian Perindustrian 18 orang
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 34 orang
- Kementerian Perhubungan 37 orang
- Kementerian Komunikasi dan Informatika 52 orang
- Kementerian PDT dan Transmigrasi 24 orang
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 15 orang
- Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 15 orang
- Kementerian BUMN 20 orang
- Kementerian Pemuda dan Olahraga 10 orang
- BPK 27 orang, BPKP 67 orang
- Lemhanas 8 orang
- Komnas HAM 5 orang
- PPATK 16 orang
- BPPT 13 orang, Ombudsman 14 orang
- BNPT 15 orang dan Banwaslu 22 orang (hek/hns)