Di Depan Istri-istri PNS, Sri Mulyani Bicara Bujet Rp 550 Triliun

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi pembicara dalam Seminar Dharma Wanita Persatuan. Dharma Wanita Persatuan merupakan organisasi yang beranggotakan istri pegawai negeri sipil (PNS).

Lebih lanjut, adapun dalam seminar ini, Sri Mulyani berbicara mengenai politik pembangunan.

Baca juga: Soal Ekonomi Dunia, Bos OJK: Lagi Goyang

Sri Mulyani menerangkan, dalam pembangunan terpenting ialah pembangunan sumber daya manusia. Dalam pembangunan sumber daya manusia, terpenting ialah ialah pendidikan dan kesehatan.

Di sisi pendidikan, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran negara sebanyak 20% atau sekitar Rp 440 triliun untuk pendidikan.

Baca juga: Jadi Tersangka OTT, Pegawai Pajak Ambon Masih Dapat Gaji 50%

"Artinya lebih Rp 440 triliun, suatu nilai yang besar hanya untuk pendidikan. Mencakup dari bayi diperut, anak usia dini, sampai dasar, menengah tinggi, dan menjadi perguruan tinggi," kata Sri Mulyani dalam seminar, Jakarta, Kamis (4/10/2018).

Tak hanya pendidikan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran yang besar untuk kesehatan. Sri Mulyani mengatakan, 5% atau Rp 110 triliun untuk kesehatan.

Baca juga: Sri Mulyani: Yang Diperas Oknum Pajak Segera Lapor

Menurut Sri Mulyani untuk pendidikan dan kesehatan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 550 triliun. Dia menuturkan, artinya politik pembangunan pemerintah jelas, yakni pembangunan manusia.

"Pendidikan dan kesehatan dalam bujet menelan Rp 550 triliun. Oleh karena itu politik pembangunan jelas," ujarnya.

Baca juga: Rizal Ramli dan Mantan Menkeu Ingatkan Dolar AS bakal Terus Ngamuk

Selanjutnya, Sri Mulyani mengatakan, dalam pembangunan terpenting ialah kesejahteraan dan keadilan. Dia bilang, politik pembangunan tidak untuk memenuhi keinginan atau cita-cita penguasa, namun untuk menyejahterakan masyarakat.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah terus berupaya menekan angka pengangguran. Saat ini, pengangguran telah turun menjadi 5,1% atau paling rendah dalam dua dekade terakhir. Kemiskinan juga mencatat rekor terendah yakni diangkat 9,8%.

"Berapa orang yang miskin, jumlah orang miskin persentase penduduk 9,8% adalah terendah dalam sejarah Republik Indonesia," ujarnya. (hns/hns)