"Kan tidak semua di Palu itu berbahaya. Hanya daerah tertentu yang garis itu, akan jadikan zona merah artinya tidak boleh dibangun di situ. bukan memindah. Memindah, ongkos berapa lagi," kata JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (16/10/2018).
JK menilai, usulan pemindahan kota boleh saja. Akan tetapi pemindahan itu bukan sesuatu yang sederhana dan banyak pihak terlibat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, menurut JK semua wilayah di Sulawesi Tengah adalah wilayah rawan gempa. Belum tentu Kota Palu 'baru' nanti tak akan terkena gempa.
"Seluruh Sulawesi Tengah itu punya potensi gempa. Karena walau tidak pas di Palu tapi berdekatan itu juga gimana mau memindahkan? Memindahkan ke Toli-toli juga bisa masalah, mau pindahkan ke Sigi, mau pindahkan ke Poso, di manapun Sulteng itu ring of fire di bawah garis," jelas JK.
"Jadi solusinya rumah bangunan itu yang harus tahan gempa. Lebih murah untuk rumah tahan gempa dibanding memindahkan seluruh Ibu Kota. Dan juga secara strategis ini berada di Selat Makassar," imbuhnya.
Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kerusakan akibat gempa yang terjadi di wilayah Palu sulit untuk dibangun seperti semula. Oleh karenanya, pemerintah berencana membangun Kota Palu yang baru.
"Kita mau bangun Palu baru, jadi kita harus bangun masterplan baru, yang mengadopsi patahan-patahan yang ada dan historikal gempa yang pernah terjadi di Palu," kata Basuki di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/10).
Ada tiga lokasi yang dinilai cocok sebagai tujuan renovasi. Ketiganya adalah Kelurahan Duyu, Kecamatan Palu Barat, lalu Kelurahan Tondo di Kecamatan Mantikulore, Palu, dan Kelurahan Pombewe di Kabupaten Sigi. (rna/dna)