-
Pemerintah di awal tahun 2018 telah mengeluarkan izin impor beras sebanyak 2 juta ton. Langkah itu dilakukan untuk memastikan pasokan beras di dalam negeri aman.
Perum Bulog yang mengemban tugas pun melaksanakan impor sebanyak 1,8 juta ton dari total izin sebanyak dua juta ton. Beras tersebut diimpor dari Thailand dan Vietnam.
Adapun saat ini stok Bulog telah di atas batas aman, yakni sebesar 2,4 juta.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pun menilai bila tanpa adanya impor beras tersebut bisa membuat kondisi Indonesia terancam, bahkan disebut dalam kondisi 'tewas'.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan produksi beras tahun ini surplus sebanyak 2,8 juta ton. Angka tersebut terungkap dalam rapat data produksi beras di Kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin siang (22/10/2018).
Menurut Darmin berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) lahan baku sawah tahun ini ada sebanyak 7,1 jua hektar (ha). Angka tersebut berkurang dari sebelumnya 7,750 juta ha di 2013.
Selanjutnya dari luas lahan baku tersebut luas panen mencapai 10,9 juta ha. Artinya, hampir sebagian lahan 7,1 juta ha bisa ditanami padi sebanyak dua kali.
"Hasilnya, dari 7,1 juta lahan baku itu luas panennya 10,9 juta ha. Berarti kalau dibagi itu dapat 1,54 artinya 54% dari sawah bisa ditanami dua kali tahun ini kan," terang Darmin di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (22/10/2018)..
Adapun, dari luas panen tersebut, didapatkan total produksi dalam bentuk beras sebanyak 32,4 juta ton. Sementara angka kebutuhan sebesar 29,6 juta ton.
Artinya, ada surplus sebanyak 2,8 juta ton dari selisih data produksi dan data kebutuhan tersebut.
"Produksi kita tahun ini 32,4 juta ton. Konsumsi 29,6 juta ton. Jadi sebenarnya masih ada lebih 2,85 juta ton," Papar Darmin.
Darmin juga mengatakan angka surplus tersebut rendah, Sebab sebelumnya angka surplus produksi mencapai 20 juta ton.
"Tetapi, kelebihan produksi sebesar itu jauh di bawah, kalau tadinya bisa 20 juta ton itu lebihnya, itu dulu," kata Darmin.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution hadir dalam rapat soal data produksi beras di kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Senin (22/10/2018). Menurut Darmin, dalam rapat itu terungkap surplus beras diperkirakan 2,8 juta ton sampai akhir tahun.
Pertanyaannya, kalau produksi beras surplus, kenapa Indonesia harus impor beras? Darmin menjelaskan meskipun surplus, beras-beras tersebut tersendat masuk ke pasar.
Pemicunya, menurut Darmin, sebagian besar petani menyimpan kelebihan produksi beras itu.
"Sekarang surplus 2,8 juta ton dan Anda tahu petani kita berapa banyak? 4,5 juta keluarga mereka pasti menyimpan ya 5 kg, 10 kg, itu ada di sana, sehingga memang suplai di pasar tahun ini tersendat," kata Darmin di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (22/10/2018).
Selain itu, kata Darmin, situasi tersebut juga memicu penyerapan beras Bulog di awal tahun rendah.
"Itu sebabnya di awal tahun kita sudah mulai melihat, bahwa stok Bulog kok rendah sekali. Bahkan pada waktu Maret kita mengimpor, itu stok Bulog tinggal 500 ribu ton," pungkas dia.
Tahun ini pemerintah mengeluarkan kuota impor beras sebanyak 2 juta ton. Perum Bulog, yang ditugaskan mengimpor beras, memasok sekitar 1,8 juta ton.
Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, impor tersebut penting untuk mengisi kekurangan stok beras di gudang Bulog. Apabila stok kurang maka akan mengganggu pasokan beras ke pasar.
"Kalau nggak ada impor, tewas," kata Darmin di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (22/10/2018).
Darmin menjelaskan saat ini beras di gudang Bulog sebanyak 2,4 juta ton. Rinciannya, 1,8 juta ton beras impor dan 600.000 ton beras lokal.
Dengan kondisi ini maka jumlah beras dalam negeri masuk kategori aman karena berada di atas angka minimal 1,5 juta ton.
"Begini, kita kan sudah impor. Di Bulog sekarang ada beras 2,4 juta ton. Impornya itu 1,8 juta ton terus ditambah 600 ribu ton pembelian dalam negeri," papar dia.
.webp)
