Pengangguran di Desa Naik Tipis, APBD Masih Fokus Untuk Gaji PNS

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di desa naik tipis. Ekonom Indef Didik J Rachbini menilai, kondisi ini salah satunya dipicu masih belum efektifnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemanfaatan APBD masih fokus pada belanja rutin seperti gaji pegawai negeri sipil (PNS) hingga perjalanan dinas. Sehingga, kurang menyentuh program-program yang bersentuhan langsung pada penciptaan lapangan kerja.

"Itu ekonomi daerah, teman-teman gubernur, teman-teman bupati kan saya sudah briefing, 89% dananya (dana APBD) untuk rutin. Untuk gaji mereka, untuk transportasi kunjungan keluar, untuk gedung-gedung mereka, bukan untuk kegiatan produktif," ujar Didik di Hotel Pullman, Selasa (6/11/2018).

Baca juga: Pengangguran di Desa Naik Tipis, Darmin: Dana Desa Tidak Instan

Ia pun menyinggung soal kewenangan daerah untuk mengelola anggarannya sendiri. Menurutnya, kebijakan tersebut terbukti tak efektif mendongkrak ekonomi daerah.

"Jadi desentralisasi fiskal yang sekarang itu gagal untuk menumbuhkan ekonomi infrastruktur kemajuan di daerah," tutur dia.

Baca juga: Pengangguran RI Paling Banyak Lulusan SMK, Ini Kata Jokowi

Ia menambahkan, adanya bantuan berupa dana desa juga nyatanya belum efektif dimanfaatkan pemerintah daerah (Pemda). Padahal, dana desa harusnya bisa mendongkrak penciptaan lapangan kerja 'instan' yang bisa langsung menarik masyarakat yang butuh pekerjaan.

"Mestinya dengan adanya dana desa, pengangguran di desa itu ada banyak, kan (dana) puluhan triliun mustinya menurun (pengangguran), ini tanda-tanda bahwa di Indonesia dinamika ekonominya belum bagus, tidak menolong keadaan, upah riil di desa juga turun, pengangguran naik, upah riil di desa turun," tutupnya. (dna/dna)