Peluncuran tersebut diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, serta Perwakilan OJK Nurhaida di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/11/2018).
"Kita menjelaskan, mengumumkan paket deregulasi, nomornya 16. tentu anda akan tanya kayaknya udah 16 ya, sebenarnya ada dua yang tak pernah kita sebut paket. Pertama waktu relaksasi cross border perdagangan, kemudian OSS, kita tak sebut paket karena dia lebih banyak merupakan operasional pelaksanaan," kata Darmin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu pun, kata Darmin, telah direspon oleh Bank Indonesia (BI) yang menaikkan suku bunga acuannya menjadi 6% pada Kamis kemarin.
"Kemudian perang dagang mudah-mudahan sedikit mereda kalau nanti dalam Minggu depan ini pertemuan G20 mudah-mudahan ketemu Donals Trump dengan jin ping ada harapan mereda. Walaupun ada arah ke Jepang kelihatannya. Jadi masih belum bisa dikatakan mereda betul," jelasnya.
"Harga komoditas juga masih fluktuasi terutama crude oil. Itu masih akan diikuti oleh langkah langkah normalisasi kenaikan fed rate. Kita juga masih melihat tekanan terhadap kapital outflow masih ada. Dengan catatan dengan Indonesia. Dan sudah mulai muncul analis internasional yang katakan rupiah udah terlalu murah sehingga saatnya dibeli," sambungya.
Oleh karena itu, tambah Darmin, pemerintah berupaya mengambil langkah jangka menengah panjang untuk menghadapi situasi global tersebut. Paket kebijakan ini diluncurkan agar bisa menjaga kepercayaan investor di tengah tekanan global.
"Kita nggak bisa hanya berupaya menjawab transaksi berjalan saja. Itu penting tapi tak cukup, kita harus rumuskan kebijakan juga untuk memberi confident pada pemilik dana sehingga mereka masuk," kata Darmin.
"Untuk itu lah pemerintah hari ini bersama-sama dengan BI dan OJK itu akan terbitkan paket kebijakan 16 mencakup perluasan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan, memperluas pemberian tax holiday," terangnya.