Jelang 2019, Tiga Jurus Baru Dirilis Agar Ekonomi RI Tak Keok

Ada tiga kebijakan yang diperbarui dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 yang diluncurkan, Jumat (16/11/2018) di Istana Negara, Jakarta. Pertama, pemerintah memperluas Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) untuk mendorong investasi langsung pada industri perintis dari hulu hingga hilir guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kedua, pemerintah kembali merelaksasi DNI sebagai upaya untuk mendorong aktivitas ekonomi pada sektor-sektor unggulan. Kebijakan ini membuka kesempatan bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi untuk masuk ke seluruh bidang usaha.

Sedangkan bidang usaha yang selama ini sudah dibuka bagi Penanaman Modal Asing (PMA) namun masih sepi peminat, pemerintah memberikan kesempatan PMA untuk memiliki porsi saham yang lebih besar.

Ketiga, pemerintah memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan. Pengendalian berupa kewajiban untuk memasukkan DHE dari ekspor barang-barang hasil sumber daya alam (pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan). Insentif perpajakan berupa pemberian tarif final Pajak Penghasilan atas deposito.

Kewajiban untuk memasukkan DHE ini tidak menghalangi keperluan perusahaan yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban valasnya.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan paket kebijakan ini perlu diperbaharui dalam rangka menghadapi tantangan global, di mana perekonomian global saat ini sedang mengalami ketidakpastian dan tekanan.

"Oleh karena itu, apa yang mau kita umumkan ini sebenarnya sifatnya secara lebih formal untuk lebih pada tujuan jangka menengah panjang, tapi ada di dalamnya unsur jangka pendek tadi, untuk perkuat confidence pemilik dana, supaya capital inflow masuk," kata Darmin di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Masuknya aliran modal asing ini diperlukan Indonesia untuk bisa keluar dari masalah defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).

Pasalnya, kata Darmin transaksi berjalan ini bisa diatasi dengan mengoptimalkan kinerja transaksi modal dan transaksi finansial, di mana itu sangat tergantung pada masuknya aliran modal dari luar ke Indonesia.

"Kalau baik transaksi modal dan transaksi finansial akan menutup defisit transaksi berjalan," jelasnya.

Oleh karena itu, paket kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan confidence atau keyakinan investor maupun pemilik modal untuk memasukkan dananya di Indonesia.

"Kita nggak bisa hanya berupaya menjawab transaksi berjalan saja. Itu penting tapi tidak cukup. Kita harus merumuskan kebijakan juga untuk memberi confidence pada pemilik dana sehingga mereka masuk," tambahnya.

Pemerintah memutuskan memperbarui Paket Kebijakan Ekonomi ke-16. Dalam kebijakan itu, ada 54 bidang usaha yang boleh 100% menggunakan penanaman modal asing alias dibebaskan dari daftar negatif investasi (DNI).

"Tahun ini DNI pada 2018 ada 54 (yang dikeluarkan dari list negatif investasi)" kata Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Secara total, dengan penambahan tersebut, saat ini sudah ada 95 bidang usaha yang boleh ditanamkan 100% penanaman modal asing.

Dia mengatakan, dengan semakin banyak bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI bisa meningkatkan investasi di dalam negeri.

"Sebenarnya kebijakan DNI itu sejalan dengan keinginan untuk meningkatkan investasi. Kalau ingin tingkatkan investasi mestinya yang dibatasi jumlahnya berkurang, negatif listnyaitu berkurang supaya ada perluasan," tambahnya.

Pemerintah memberi insentif bagi badan usaha yang membawa devisa hasil ekspor kembali ke dalam negeri, atau masuk ke sistem keuangan Indonesia (SKI). Hal itu ditegaskan dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 yang diperbarui.

Di samping itu, ada sanksi buat badan usaha yang tidak membawa devisanya ke dalam negeri, khususnya badan usaha yang ekspor sumber daya alam, meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif, pertama adalah tidak bisa melakukan ekspor, kedua adalah denda, dan ketiga adalah pencabutan izin usaha.

"Kalau dilanggar ada 3 hal sanksi apabila tidak masuk SKI. Bisa kena saksi administratif tidak bisa ekspor, diberi denda, ketiga pencabutan izin usaha," kata Staf Ahli Kemenko Perekonomian Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik Elen Setiadi dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Sanksi sanksi ini diberlakukan sesuai peraturan yang ada. Misalnya, menggunakan devisa tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Namun dia belum bisa menjelaskan secara lebih rinci bagaimana mekanismenya. Itu akan diatur oleh Kementerian Keuangan.

Berkaitan dengan itu, seluruh penggunaan devisa harus ada bukti pendukungnya, misalnya untuk membayar utang luar negeri, keperluan impor bahan baku, dan lain sebagainya.

"Setiap penggunaannya harus ada bukti pendukungnya. Bentuknya apa, akan diatur BI. Tidak bisa semena mena digunakan untuk ini, tapi tak ada dokumen pendukung," ujarnya.

Namun dia menjamin, hal tersebut tidak lantas membuat hak badan usaha diabaikan. Mereka hanya diwajibkan membawa devisanya ke SKI baik dalam bentuk dolar maupun rupiah.