Defisit Transaksi Berjalan RI Awet Sejak Era Orde Baru

Jakarta - Defisit transaksi berjalan bukan barang baru bagi Indonesia. Sejak Orde Baru, Indonesia telah mengalami defisit.

"Defisit transaksi kita sudah mulai Orde Baru awal, artinya umurnya 50 tahun. Itu nggak bisa diselesaikan dalam waktu 1 tahun," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Jumat malam (16/11/2018).

Defisit transaksi berjalan Indonesia mendekati angka 3% dari produk domestik bruto (PDB). Darmin menyebut, sebenarnya Indonesia beberapa kali mengalami defisit 3%.

Pada tahun 1984, defisit transaksi berjalan naik hampir 4%. Mengatasi itu, Pemerintah Orde Baru banting setir dari pembangunan berorientasi subtitusi impor dan industrialisasi menjadi orientasi ekspor. Lalu, defisit transaksi berjalan kembali terulang pada tahun 1994.

"Setelah krisis kita dua kali lagi (defisit)," ujarnya.

Baca juga: 54 Bidang Usaha Dibuka ke Asing, Darmin: Modal Kita Nggak Cukup

Darmin menjelaskan, defisit transaksi berjalan bukan berarti menjadi penyakit begitu dia ada. Dia jadi penyakit jika tidak ada 'penutupnya' yakni neraca modal dan finansial.

Masalahnya, begitu masuk tahun 2018, penutup ini perlahan menghilang salah satunya karena normalisasi The Fed yang mendorong aliran dana keluar dari Indonesia.

"Itu terlihat secara drastis di awal 2018. Tiba-tiba kita yang defisit transaksi berjalan bisa ditutup dengan neraca surplus di modal dan financial tiba-tiba nggak bisa. Nggak penutupnya," ungkapnya.

Untuk mengatasi masalah defisit ini, cara yang ditempuh pemerintah ialah mendorong pariwisata. Kemudian mendorong pengguna biodiesel 20% atau B20. Serta, mengeluarkan kebijakan mengurangi impor.

"Ketiga keluarkan kebijakan menghambat impor. Dan itu sudah dikeluarkan Kemenkeu. Tunda proyek tidak terlalu penting supaya jangan impor," tutupnya.

Baca juga: Impor Sulit Direm jadi Biang Kerok Neraca Dagang RI Tekor

(eds/eds)