Sri Mulyani dan DPR akan Buka-bukaan soal BPJS Kesehatan

Jakarta - Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk melakukan rapat kerja (raker) mengenai kondisi keuangan BPJS Kesehatan.

Rapat kali ini dihadiri juga oleh Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Kepala BPKP, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris.

"Sambil menunggu Menteri Keuangan yang dikabarkan datang jam 3 sore, apakah bisa kita mulai," kata Pimpinan Rapat Komisi IX Dede Yusuf, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Dede mengatakan, rapat kali ini juga akan membahas mengenai hasil kajian atau evaluasi keuangan BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh BPKP.

"Ini kali ketiga rapat penanggulangan defisit BPJS Kesehatan," ujar dia.

Baca juga: Sri Mulyani Minta Daerah Penuhi Anggaran Kesehatan

Kehadiran Sri Mulyani, kata Dede Yusuf, diperlukan karena BPJS Kesehatan sudah mendapatkan suntikan modal dari pemerintah hingga tahap dua.

"Posisi menteri keuangan dibutuhkan karena ini berkaitan dengan keuangan, dalam konteks keuangan," kata dia.

Dapat diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 113/2018 tentang Tata Cara Penyediaan Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional menyebutkan, pencairan dana itu dapat dilakukan secara langsung maupun bertahap untuk BPJS Kesehatan.

Kementerian Keuangan pada September 2018 lalu telah menyuntikkan dana tahap awal untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan sebesar Rp 4,9 triliun. Pada tahap kedua, kembali disuntikkan sebesar Rp 5,2 triliun, di mana Rp 3 triliun sudah dicairkan. Sehingga total dana talangan yang dicairkan oleh pemerintah sebesar Rp 10,1 triliun jika ditambah dengan dana talangan tahap kedua.

Baca juga: Ada Kepesertaan Ganda di BPJS Kesehatan hingga 5,4 Juta Jiwa

Tonton juga 'Ribut-ribut Rumah Sakit Nagih Klaim, Ini Upaya BPJS':

[Gambas:Video 20detik]

(hek/fdl)