Membahas kondisi tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menggelar rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dan Menteri Perencanaan Pembangunan/BPPN Bambang Brodjonegoro.
"Rapat tentang menyusun rencana sistem termasuk sistem perkreditan untuk rumah para ASN, pegawai negeri, TNI dan Polri. Kita merencanakan dalam waktu 5 tahun ASN, TNI, Polri, yang belum mempunyai rumah khususnya golongan yang pegawai yang di bawah, katakanlah golongan eselon III, IV, itu kita akan mengatur sistemnya, sistem kreditnya, dan sistem pembangunannya," kata JK di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/12/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam rapat tersebut, dibahas rincian aturan yang bakal dibuat untuk mendukung realisasi penyediaan rumah untuk ASN.
JK mengatakan, ditargetkan, 1 juta ASN golongan terbawah akan difasilitasi agar memiliki rumah dengan KPR tanpa uang muka.
"Itu kirakira sejuta. Di luar porgram sejuta rumah. Lain laki rumah untuk umum (non-PNS)," kata JK.
"Konsepnya dibuat tentu kita siapkan banknya, kita siapkan sistemnya," tambahnya.