Belum Ada Aksi Nyata Benahi Defisit Migas

Jakarta - Pemerintah dianggap belum memberikan aksi nyata dalam menekan defisit neraca migas yang sudah terjadi sejak 2013. Padahal, pada awal pemerintahan kabinet kerja ada komitmen atau program yang bisa menekan defisit migas.

Chief Economist Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih mengatakan awal pemerintahan Jokowi-JK ada komitmen mengenai kemandirian energi.

Di mana, pemerintah akan mempercepat energi baru terbarukan (EBT) dan pembangunan kilang. Namun hal tersebut masih belum terlaksana,

"Jadi permasalahannya ini sudah di-address cukup lama tapi belum wujudnya, aksi nyatanya belom ada," kata Lana saat dihubungi detikFinance,Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Baca juga: Pertamina Bentuk Anak Usaha untuk Kelola Blok Rokan

Pemerintah, kata Lana baru sibuk mencari solusi ketika harga minyak naik. Salah satunya dengan menerbitkan kebijakan biodiesel 20% (B20) sebagai campuran terhadap BBM fosil.

"Jadi kalau harga minyaknya naik baru kita kembali sibuk seperti isu B20," jelas dia.

Sebelumnya, neraca perdagangan migas sepanjang tahun 2018 defisit US$ 12,4 miliar atau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan neraca perdagangan Indonesia yang defisit US$ 8,57 miliar.

Tingginya defisit neraca perdagangan migas dikarenakan impor hasil minyak yang mencapai US$ 17,5 miliar dibandingkan dengan ekspornya yang hanya US$ 1,63 miliar atau ada defisit US$ 15,94 miliar.

Selanjutnya, impor minyak mentah yang mencapai US$ 9,16 miliar dibandingkan ekspornya yang hanya US$ 5,12 miliar sehingga ada selisih atau defisit US$ 4,04 miliar. Sedangkan untuk gas, masih surplus US$ 7,58 miliar karena ekspornya US$ 10,64 miliar dan impornya US$ 3,06 miliar.

Baca juga: Defisit Migas US$ 12,4 M, Lebih Besar dari Neraca Dagang

(hek/eds)