.webp)
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa dirinya sudah sering memberi penjelasan mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Namun, isu mengenai utang seolah menjadi yang paling banyak dipermasalahkan banyak pihak.
"Ujung-ujungnya pertanyaannya utang seolah-olah semua cerita lain tidak ada artinya," kata Sri Mulyani di lokasi, Rabu (30/1/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sri Mulyani pun mengaku tak mempermasalahkan hal itu. Menurutnya, isu mengenai utang tersebut dijadikan sebagai bahan politik untuk menakut-nakuti dan membuat khawatir masyarakat.
"Tapi ya nggak apa-apa, karena kan taktiknya satu isu (utang) dibuat supaya ini menjadi suatu isu yang menggelisahkan menakutkan karena itu cara kita berpolitik, mungkin ada yang melakukan seperti itu," kata Sri Mulyani.
Walau begitu, Sri Mulyani tetap menjelaskan bahwa kebijakan utang yang diambil pemerintah merupakan hal yang wajar dan tertuang dalam Undang-Undang (UU). Yang terpenting, kata Sri Mulyani, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia maksimal sebesar 60%.
"Pembiayaan itu penerimaan dikurangi belanja bisa defisit, bisa surplus, tapi juga termasuk investasi pemerintah. Itu di pembiayaan. Kalau Indonesia dalam UU Keuangan negara dibolehkan tiap tahun APBN defisit maksimum 3%" dari produk domestik bruto ukuran ekonomi Indonesia," kata Sri Mulyani.
"Nah kalau tiap tahun defisit kan berarti utangnya nambah, maka UU Keuangan negara mengatakan, boleh nggak tambah terus sampai jebol? berapa maksimumnya? Keuangan negara bilang 60% dari produk domestik bruto maksimum total utang kita. Jd kalo sekarang utang terhadap produk domestik kita di level 30%" tuturnya. (fdl/fdl)
