Darmin Panggil KLHK dan ATR Bahas Pemanfaatan Lahan Hutan

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memutar otak untuk melakukan percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah Kawasan Hutan (PPTKH). Untuk itu hari ini, Darmin mengadakan rakor Penetapan Hasil Inventarisasi dan Verifikasi PPTKH.

Darmin memanggil pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Baca juga: Darmin akan Rilis Aturan Pelaksana Pelepasan Kawasan Hutan

Rapat dilaksanakan di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (31/1/2019). Pada rakor tersebut, Darmin memanggil pihak terkait guna melaporkan dan menetapkan hasil inventarisasi dan verifikasi lahan-lahan hutan yang akan dimanfaatkan.

Sebelumnya Darmin pernah mengatakan bahwa penyelesaian aturan PPTKH menjadi pekerjaan rumah baginya yang belum selesai di tahun 2018.

Baca juga: Jokowi Ingin Menterinya Tak Buru-buru Susun RUU Pertanahan

Menurut penjelasan Darmin, PPTKH sendiri merupakan aturan untuk menentukan pemanfaatan lahan yang berada di dalam kawasan hutan.

"Wah itu urusannya rumit betul, tanah dalam kawasan hutan, bayangin saja. Kita ada banyak sekali lahan yang masuk di kawasan hutan. Kita harus putuskan mau diapain," ujar Darmin di kantornya, Jumat (14/12/2018). (ara/ara)