Darmin akan Rilis Aturan Pelaksana Pelepasan Kawasan Hutan

Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution akan merilis aturan pelaksana terkait dengan percepatan pelepasan tanah kawasan hutan (PPTKH). Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan aturan tersebut akan dijabarkan dalam Permenko Perekonomian dan menjadi hasil rapat koordinasi (rakor) mengenai reforma agraria.

Rakor reforma agria dihadiri oleh Menteri LHK Siti Nurbaya dan Menteri ATR Sofyan Djalil.

Baca juga: Kemendes Sebut Sertifikasi Lahan Jauhkan Rakyat dari Rentenir

"Kita bicara tentang permenko untuk implementasi Perpres dan Inpres tentang pelepasan kawasan hutan, morotorium itu perlu ada keputusan menko untuk pelaksanaannya, jadi sudah bicara mekanisme kerjanya bagaimana terus apa itu sudah dibahas tadi, tinggal ditekan pak menko," kata Sofyan di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (26/11/2018).

Dalam Permenko itu, kata Sofyan akan menentukan mana kewenangan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Baca juga: Ada 8.000 Kasus Lahan Bersengketa di Indonesia

Sofyan menyebut, kewenangan BPN akan berada pada tanah yang berada di luar kawasan hutan. Sedangkan untuk KLHK yang berada di dalam hutan.

"Kan sudah ada inpres tentang pelepasan percepatan PPTKH, itu yang dibikin mekanisme kerjanya, itu akan keluar peraturan menko dan begitu menteri sudah melepaskan kita harus verifikasi dan kemudian nanti kita registrasi," jelas dia.

Baca juga: Jokowi Siapkan Aturan agar Lahan Sawah Tak Makin Susut

Tonton juga 'Pembalak Liar Bengong Diomeli Emak-emak di Hutan':

[Gambas:Video 20detik]

(hek/hns)