Jokowi Dikritik Bebankan BUMN Bikin BBM Satu Harga dan Listrik Desa

Jakarta - Menjelang debat kedua, pada Minggu 17 Februari 2019 ada catatan penting yang bisa menjadi amunisi bagi lawan petahana. Salah satu yang menjadi sorotan adalah BUMN yang diberikan penugasan untuk menjual BBM satu harga, yaitu Pertamina.

Pertamina yang ditugaskan untuk menjual harga BBM di pelosok sama seperti di Jawa. Langkah ini dinilai membebani keuangan Pertamina.

"Kekurangan anggaran dibelokkan pelaksanaannya karena kekurangan penerimaan negara sementara target ambisius. Energi maka BBM satu harga Pertamina yang menanggung padahal itu melanggar undang-undang," kata Said dalam diskusi bertajuk Menuju Debat 2, Siapa Makin Kinclong?, di Resto Ajag Ijig, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019).

Baca juga: Harga Avtur di Bandara Soetta 10% Lebih Mahal dari Singapura

Selain itu, kata Said, PLN juga ikut menanggung beban karena harus melistriki daerah terpencil.

"Listrik masuk desa membebani PLN," tambah Said.

Selain itu, subsidi pupuk yang diberikan kepada petani juga ditanggung oleh BUMN. Pasalnya, masih ada piutang subsidi pupuk yang belum dibayarkan ke BUMN dari pemerintah.

"Ternyata anggaran yang diberikan ke Kementerian Pertanian dipakai bukan untuk subsidi pupuk petani. Yang subsidi BUMN, bukan pemerintah," ujar Said.

Ia juga meminta agar BUMN jangan dijadikan alat politik. Jika hal tersebut dilakukan maka bisa merusak kinerja BUMN.

Baca juga: JK Jelaskan Mengapa Avtur Dimonopoli Pertamina

"Menjaga BUMN supaya jangan jadi tunggangan pencitraan politik. Sekali terjadi BUMN bisa rusak," lanjut Said.

Ekonom INDEF Enny Sri Hartati tak senada dengan Said. Ia mengatakan bahwa BUMN menjadi perpanjangan tangan pemerintah.

"BUMN itu perpanjangan tangan pemerintah tapi tata kelolanya harus good governance," ujar Enny dalam kesempatan yang sama.


Simak Juga 'Jokowi Sebut Avtur Mahal, BUMN Membantah':

[Gambas:Video 20detik]

(ara/zlf)