5 Tuduhan Prabowo ke Pemerintah yang Datanya Meleset

5 Tuduhan Prabowo ke Pemerintah yang Datanya Meleset

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Kamis, 14 Feb 2019 18:52 WIB
5 Tuduhan Prabowo ke Pemerintah yang Datanya Meleset
Foto: Mindra Purnomo/Tim Infografis
Jakarta - Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kerap menuding sejumlah pernyataan bombastis terhadap petahana Joko Widodo (Jokowi). Sebagian besar pernyataan tersebut berputar soal kondisi ekonomi Indonesia yang tidak stabil.

Terbaru, Prabowo menyebut harga beras, daging dan daging ayam di Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Ia berjanji untuk memperbaiki kondisi tersebut dengan segera.

Namun tak jarang pula Prabowo menuding hal-hal tersebut tanpa data. Dalam catatan detikFinance, ada sejumlah serangan yang dilontarkan oleh Prabowo tanpa data.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Apa saja? Berikut daftarnya:
Prabowo Subianto menuding biaya pembangunan LRT di Indonesia terlampau mahal. Menurutnya, biaya pembangunan LRT di Indonesia jauh lebih mahal jika merujuk data informasi besaran biaya pembangunan LRT di dunia yang diketahuinya hanya US$ 8 juta dolar AS per kilometer (km).

"Coba bayangkan saja berapa mark up yang dilakukan pemerintah untuk 1 km pembangunan LRT. Jika 8 juta dolar itu saja udah mendapatkan untung, apalagi kalau 40 juta dolar," kata Prabowo kala itu.

Prabowo menyampaikan hal tersebut saat menghadiri acara silaturahmi kader di Hotel Grand Rajawali, Palembang, Kamis (21/6) tahun lalu.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pun menjawab soal tudingan mark up pada proyek LRT. Menurutnya, Prabowo mendapat informasi yang kurang tepat.

"LRT itu kalau US$ 7 juta, kasihan Pak Prabowonya dapat informasi yang nggak pas, kan sudah ada datanya," kata Luhut.

Dia mengatakan, rata-rata proyek LRT per kilometer (km) Rp 400 miliar. Sementara, di negara lain mencapai Rp 600 miliar hingga Rp 1 triliun.

"Kalau kita itu rata-rata Rp 400-an miliar per km, di tempat lain ada Rp 600 miliar, ada yang sampai Rp 1 triliun tergantung kalau elevated pasti lebih mahal, tinggi elevasinya berapa, murah mahal tergantung ini (tipe konstruksi) nya," jelasnya.

Dia pun prihatin dengan informasi yang disampaikan Prabowo. Menurutnya, informasi yang diterima Prabowo keliru.

"Jadi jangan gampang membuat kesimpulannya, saya itu sangat paham sekarang, kalau ada kasih-kasih informasi keliru kasihan Pak Prabowonya, pemimpinnya kok dikasih informasi yang salah," jelasnya.

Prabowo juga pernah menyebut cadangan devis Indonesia kekecilan. Prabowo menyebut data diambilnya dari Bank Indonesia, tradingeconomics.com, dan investopedia.com, yang memaparkan bahwa cadangan devisa Indonesia sangat kecil jika dibandingkan dengan Singapura, bahkan Thailand.

"Saudara-saudara, coba lihat, Singapura itu negara hanya 5 juta orang. Sama kabupaten Bogor, kalah jumlahnya mungkin kabupaten Semarang juga kalah. Tapi cadangan dia US$ 279 miliar hampir US$ 280 miliar," ujar Prabowo.

Menanggapi hal tersebut Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia Nanang Hendarsah menjelaskan kondisi cadangan devisa RI saat ini. Dia bilang, jumlah cadangan devisa Indonesia yang hingga akhir Mei tercatat sebesar US$ 122,9 miliar masih sehat dan jauh di atas standar internasional.

"Masih jauh di atas standar minimal internasional yaitu tiga bulan impor," kata Nanang.

Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,4 bulan impor atau 7,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

"Ini artinya, Indonesia masih jauh di atas standar kecukupan karena cadangan devisanya masih di kisaran 7,4 bulan impor," katanya.

Kritik selanjutnya yang dilontarkan Prabowo adalah soal utang Indonesia. Mengutip data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Prabowo menyebut total utang Indonesia saat itu hampir Rp 9.000 triliun dan dalam kondisi membahayakan.

Utang tersebut terdiri dari utang pemerintah, BUMN dan lembaga keuangan publik. Total utang tiga sektor itu dihitung Prabowo hampir Rp 9.000 triliun.

"Utang-utang kita sudah sangat membahayakan. Selain utang pemerintah, ada utang lembaga-lembaga keuangan milik pemerintah dan utang-utang BUMN. Kalau dijumlahkan sungguh sangat besar," katanya pada Juni 2018 lalu.

Hal ini kemudian ditanggapi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia menjelaskan, dari total utang yang digabung tersebut sudah memiliki tanggung jawab dari masing-masing entitas.

Dia bilang, jika berbicara mengenai total utang Indonesia yang hampir Rp 9.000 triliun, maka harus dilihat dari sisi perbandingannya yang tepat.

"Kalau bicara sekarang PDB mencapai hampir Rp 15.000 triliun berarti bisa dilihat rasionya Rp 9.000 triliun terhadap Rp 15.000 triliun kan seperti itu, Jadi kalau bandingkan apel dengan apel, karena sering kan ngomongin Rp 9.000 triliun terus kemudian datangnya pemerintah seperti gimana? Dari dulu pemerintah kan mengelola APBN," jelas Sri Mulyani.

Untuk tugas Kementerian Keuangan, adalah mengelola utang pemerintah yang per Mei 2018 mencapai Rp 4.169,09 triliun. Menurutnya, angka tersebut masih aman lantaran rasionya di bawah 29% terhadap PDB.

"Oleh karena itu, yang saya ingin komentari, pemerintah itu tetap akan menjaga pengelolaan keuangan negara dan APBN secara hati-hati yaitu ikuti perundang-undangan, mengikuti indikator-indikator kesehatan keuangan. Jadi kami bisa menjaganya secara baik," katanya.

Prabowo juga sempat mengatakan bahwa 99% rakyat Indonesia hidup pas-pasan. Hal itu diungkapkan Prabowo saat bertemu relawan emak-emak di Denpasar, Bali pada Oktober 20108 lalu.

Dia mengatakan bahwa data itu merupakan milik Bank Dunia (World Bank) dan lembaga internasional lainnya.

detikFinance, mencoba melihat data ter-update yang disajikan dari situs World Bank. Dari data yang berupa curva itu menunjukkan bahwa rasio jumlah masyarakat miskin pada garis kemiskinan nasional di 2017 adalah 10,6% dari PDB.

Rasio jumlah masyarakat miskin Indonesia menurut data Bank Dunia paling tinggi terjadi saat 1999 yaitu mencapai 23,4% terhadap PDB. Setelah itu cenderung menurun hingga 16% terhadap PDB pada 2005.

Namun pada 2006 rasio jumlah masyarakat miskin Indonesia kembali naik menjadi 17,8% terhadap PDB. Setelah itu rasio jumlah masyarakat miskin Indonesia terus menurun.

Dalam data itu menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan nasional yang disajikan adalah persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Estimasi nasional didasarkan pada estimasi subkelompok bertolak-ukur populasi dan survei rumah tangga.

Prabowo juga sempat menyebut bahwa Indonesia sama miskinnya dengan negara Haiti. Negara yang terletak di benua Amerika ini pun mendadak ramai diperbincangkan.

Haiti sendiri adalah negara dengan perekonomian yang menganut pasar bebas. Biaya tenaga kerja di Haiti cukup rendah dan negara ini memiliki akses bebas tarif ekspor ke Amerika Serikat (AS).

Dua perlima warga Haiti memiliki mata pencaharian sebagai petani skala kecil. Seperti negara lain, Haiti juga memiliki masalah kemiskinan, korupsi dan bencana alam. Selain itu tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi masalah serius di negara tersebut.

Ada hampir 60% masyarakat Haiti yang hidup di bawah garis kemiskinan. Meskipun ada pertumbuhan ekonomi hingga 5,5% pada 2011 paska pemulihan dari bencana gempa bumi pada 2010 lalu.

Negara dengan ibu kota Port au Prince ini mencatatkan pertumbuhan ekonomi hingga di bawah 2% pada 2015 dan 2016 akibat adanya ketidakpastian politik, kekeringan dan menyusutnya bantuan dari pihak asing.

Hide Ads