.webp)
Rudy mengaku tertarik dengan adanya obligasi daerah yang peraturannya keluar pada akhir 2017 lalu. Menurutnya itu merupakan menjadi alternatif pembiayaan pembangunan di luar APBD.
"Kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Direktur BEI maupun dengan OJK yang memberikan gambaran tentang obligasi daerah sebagai sumber pendanaan untuk lembangunan daerah ini sangat menarik sekali," ujarnya di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (15/2/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun Rudy mengaku belum bisa memastikan apakah Pemprov Kalsel jadi menerbitkan obligasi daerah atau tidak. Sebab dirinya jauh-jauh terbang dari Kalsel ke Jakarta hanya untuk mempelajari terlebih dahulu.
"Ini saya diundang pertama untuk melakukan pembukaan perdagangan. Tadi sudah bincang-bincang dengan Pak Dirut, sangat banyak dapat masukan dari beliau untuk bagaimana memggunakan obligasi daerah," tambahnya.
Meski begitu, menurutnya cukup banyak proyek di Kalsel yang bisa dibiayai oleh obligasi daerah. Salah satunya terkait infrastruktu baik jalan maupun pelabuhan.
"Seperrti jalan bebas hambatan, jalan tol, kita lagi bangun itu, pelabuhan pertambangan juga bisa kita bisa bangun dengan dana obligasi itu," tambahnya.
Rudy mengaku belum bisa menjabarkan berapa kebutuhan Pemprov Kalsel untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Namun dia menghitung secara kasar bisa mencapai Rp 10-20 triliun.
"Jadi kalau dana kita tidak bisa bicara berapanya, tapi banyak sesuai dengan program-program pembangunan. Tentunya kita akan selektif di sana, karena yang bisa dibiayai dengan obligasi. Paling tidak harus profitable dalam penggunaan dana obligasi itu," tutupnya.
IPO BPD Kalsel
Selain itu, disampaikan juga rencana Pemprov Kalimantan Selatan mengantar PT Bank Pembangunan Daerah Kalsel (BPD Kalsel) untuk melantai di pasar modal. Diperkirakan BPD Kalsel akan go public pada 2020.
Rudy Resnawan menilai BPD Kalsel sudah sangat siap untuk melakukan initial public offering (IPO). Namun rencana itu masih harus melalui proses pembahasan dengan pemegang saham lainnya.
"Bank Kalsel juga sudah siap dia, mudah-mudahan paling lambat tahun depan. Karena harus dibahas dulu dengan pemegang saham dulu," ujarnya.
Rudy juga menegaskan bahwa BPD Kalsel dalam kondisi keuangan yang sehat. Sehingga para pemegang saham tidak perlu melakukan suntik modal sebelum melakukan IPO.
"Sehat, untuk asetnya saya tidak tahu," tambahnya.
Selain BPD Kalsel, menurut Rudy di provinsinya juga cukup banyak perusahaan-perusahaan swasta dari sektor tambang dan perkebunan yang berpeluang melakukan IPO.
Direktur Utama BEI Inarno Djayadi pun mengakui tahun ini ada beberapa perusahaan asal Kalsel yang akan melakukan IPO.
"Banyak ada beberapa tahun ini ada juga," kata Inarno. (das/dna)
