"Utang waktu pemilu ini perhatiannya sangat tinggi. Itu perhatian dari masyarakat untuk APBN," kata Sri Mulyani dalam acara Rakornas di Gedung Dhanapala, Rabu (20/2/2019).
Dia menyebutkan pemerintah berupaya untuk mengelola APBN agar tercapai kemakmuran masyarakat. Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan juga melaksanakan anggaran dan akuntabilitas anggaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Sri Mulyani Pamer Capaian APBN 2018 Kinclong |
Dari data Kemenkeu pada 2018 rasio utang perkapita Pemerintah Indonesia sebesar US$ 1.147 dengan rasio utang per PDB sebesar 30%.
Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan Thailand (US$ 2.928 perkapita, rasio utang 42% per PDB), Malaysia (US$ 5.898 perkapita, rasio utang 55% per PDB), bahkan Filipina (US$ 1.233 per kapita, rasio utang 40% per PDB).
Pada akhir November 2018 utang Pemerintah Indonesia tercatat sebesar Rp 4.396 triliun. Dari angka itu terhitung rasio utang per PDB tercatat sebesar 29,9%.
Angka itu jauh di bawah 60% sebagaimana ketentuan Undang-undang no 17 tahun 2003. Sehingga data itu menunjukkan bahwa utang Indonesia aman dan mampu dibayar kembali.
Baca juga: Sederet Janji Sri Mulyani untuk Pengusaha |
Saksikan juga video 'Utang Pemerintah Disorot, Sri Mulyani: Jangan Lihat Nominal Saja':
(kil/eds)