.webp)
Dengan begitu, maka para abdi negara ini bisa mendapatkan haknya pada Mei tahun ini atau setelah diselenggarakan kegiatan nasional yaitu pemilu anggota DPR/D dan pemilihan Presiden/Wakil Presiden.
Ada yang bilang bahwa percepatan pembayaran THR dan gaji ke-13 PNS ini sebuah kebijakan politis, karena dipercepat sebelum Pilpres.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Cair Mei 2019
|
Foto: Nadia Permatasari/Tim infografis
|
Pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi ASN, TNI, Polri, dan Pensiunan, telah diamanatkan sebagai salah satu kebijakan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran (TA) 2019 yang tertuang pada Nota Keuangan dan Undang-Undang APBN TA 2019.
Sebelum pembayaran dilaksanakan, diperlukan proses penyusunan dasar pembayaran yang dimulai dari penetapan Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Mengingat jadwal libur hari raya Idul Fitri tahun 2019 yang dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan 7 Juni 2019, maka hari efektif kerja untuk pembayaran THR adalah Mei 2019.
"Oleh karena itu, penetapan aturan berupa PP dan PMK idealnya paling lambat dilakukan bulan April tahun 2019 agar proses pembayaran khususnya THR tahun 2019 dapat dilaksanakan sebelum Hari Raya Idul Fitri," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan RI, Nufransa Wira Sakti dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/2/2019).
Penyusunan PP mengenai pemberian THR dan Gaji Ke-13 diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Diperlukan percepatan dalam proses penyusunan PP tersebut agar penetapannya dapat dilakukan pada bulan April tahun 2019.
"Dengan demikian, pembayaran THR tahun 2019 diharapkan dapat dilaksanakan tepat waktu yaitu pada bulan Mei tahun 2019 sebelum Hari Raya Idul Fitri," tambah Nufransa.
2. Respon Tim Kampanye Nasional
|
Foto: Muhammad Ridho
|
"Kan jelas bahwa pemerintahan ini terus berjalan. Apapun yang terjadi pada saat ini nggak mungkin lah ketika pada saat ini pemerintahan harus berhenti ya nggak mungkin lah," kata Erick di Acara Mengapa Harus Memilih, Jakarta, Sabtu (23/2/2019).
"Ya kan harus bergerak. Oh gara gara pemilu semua mesti berhenti, pembangunan berhenti, ekonomi berhenti kan nggak bisa seperti itu," tambah dia.
Dia pun percaya, bahwa keputusan pemerintah menerbitkan aturan pencairan THR PNS sebelum pilpres nani sudah baik. THR PNS direncanakan cair pada bulan Mei nanti.
3. Bukan Politis, Ini Kata Kemenkeu
|
Foto: Muhammad Ridho
|
"Mungkin perlu diperjelas, bahwa kebijakan tersebut tidak terkait dengan pilpres, karena kebijakan tersebut sudah diputuskan bersama pemerintah dengan DPR dan ditetapkan dalam UU APBN 2019," kata Askolani.
Dia menjelaskan, jika PP tersebut bisa selesai lebih cepat akan lebih bagus, sehingga kebijakan tentang THR bisa diimplementasikan dengan cepat.
Askolani menyampaikan, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu juga konsen untuk mempercepat PP tersebut. Itu karena ada peraturan teknis terkait pencairan anggaran yang harus disiapkan yang dianggap cukup kompleks.
Kompleksitas yang dimaksud, karena di dalamnya mencakup kesiapan pencairan anggaran di semua satuan kerja kementerian dan lembaga (k/l), serta pencairan anggaran dana alokasi umum (DAU) ke pemda, provinsi, dan kabupaten/kota.
Halaman 2 dari 4
