Plastik Berbayar, Pengusaha: Industri Daur Ulang Bisa Bangkrut

Jakarta - Awal Maret ini industri ritel ramai-ramai menerapkan kebijakan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG). Hal tersebut dilakukan guna menekan penggunaan plastik.

Menanggapi kebijakan tersebut Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menilai kebijakan tersebut memang akan membuat penggunaan kantong plastik tertekan.

Tapi, kata dia, dengan tertekannya penggunaan kantong plastik justru bisa merusak siklus ekonomi plastik daur ulang Indonesia.

"Tas kresek ini kan 80% produk recycle. Jadi kalau ini dilarang siklus ekonomi plastik recycle Indonesia malah rusak," ungkap Fajar kepada detikFinance, Senin (4/3/2019).

Menurutnya ada banyak pihak yang ikut terlibat dalam siklus plastik daur ulang, mulai dari pemulung hingga industri apabila kantung plastik terus ditekan maka akan banyak pihak yang terkena imbasnya.

Baca juga: Penjelasan Alfamart Soal Biaya Kantong Plastik

"Pemulung kita kan banyak ambil sampah plastiknya, industri recyclenya kita juga banyak. Kalau penggunaan kantong plastik ditekan terus ya bisa-bisa bangkrut pelan pelan," ungkap Fajar.

Fajar menilai dengan matinya siklus ekonomi plastik berbayar maka sampah plastik bisa-bisa tidak ada yang mengolah. "Nanti sampahnya (plastik) nggak ada yang kelola lagi," tuturnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengumumkan komitmen bersama dengan para anggotanya untuk melakukan kebijakan KPTG. Langkah ini diterapkan mulai Jumat 1 Maret 2019 lalu.

Plastik nantinya akan dikenakan biaya minimal Rp 200. Alasannya, Aprindo ingin untuk melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik.

Baca juga: Kantong Plastik Kini Berbayar, Penerapan Cukainya Kapan?

Saksikan juga video 'Seknas Prabowo-Sandi Kampanye Pengurangan Kantong Plastik':

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)