Ada Wacana Pemisahan PUPR, Basuki: Nggak Masalah

Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku tidak masalah jika memang nantinya ada pemisahan kembali antara pekerjaan umum dengan perumahan rakyat.

Wacana itu muncul saat debat capres dan cawapres beberapa waktu lalu. Capres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto berniat untuk memisahkan antara pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Pekerjaan umum dianggap begitu besar hingga abai terhadap perumahan.

Menurut Basuki, pengubahan atau pemisahan organisasi di kementerian yang dipimpinnya sekarang ini pun sudah sering terjadi.

"Organisasi itu hanya vehicle saja. Dulu PU, PUTL, kembali lagi PU, sekarang PUPR, jadi just a vehicle, nggak ada masalah mau diapain. Jadi menurut saya sekali lagi organisasi hanya vehicle untuk mencapai tujuan," kata Basuki di Komplek Istana, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Baca juga: Rumah Subsidi Buat PNS Bisa Sampai Ukuran 72

Penggabungan dua organisasi menjadi satu sebagai bentuk efisinsi saja dan tidak mengecilkan capaian kinerja.

"Dibandingkan saja anggarannya, capaiannya berapa, dulu waktu Menpera anggarannya kan kecil sehingga capaian unitnya cuma 200 ribuan, sekarang sampai 1 juta lebih karena anggarannya juga ada," ujar dia.

Baca juga: Wisma Atlet Jadi Rumah Dinas PNS, Basuki: Mungkin Sewa

Dapat diketahui, selain ingin memisahkan pekerjaan umum dengan perumahan rakyat. Prabowo juga berniat memecah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan jika terpilih jadi presiden. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyebut presiden punya hak untuk restrukturisasi kementerian di bawahnya.

"Iya betul (ada yang dipisah), itu kan, memang kita punya ruang untuk restrukturisasi dan tentu kita akan tetap mengacu pada undang-undang Kementerian," ucap Direktur Materi dan Debat BPN, Sudirman Said kepada wartawan di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Barat, Senin (18/2/2019). (hek/dna)