Pemda Diminta Bangun Infrastruktur yang Sinkron dengan Pusat

Banda Aceh - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono membuka acara Konsultasi Regional Kementerian PUPR TA 2019 Wilayah Sumatera, di Banda Aceh, Aceh. Kegiatan ini untuk membahas sinkronisasi program antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Acara konsultasi tersebut digelar di Gedung AAC Dayan Dawood, di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh, Senin (11/3/2019). Basuki hadir ditemani Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan sejumlah pejabat.

"Kegiatan ini kalau saya bilang ini untuk mensinkronkan program antara daerah dan pusat," kata Basuki kepada wartawan usai acara.

Baca juga: Jalan di Musi Banyuasin Mulai Pakai Aspal Campur Karet

Menurut Basuki, dalam pembangunan infrastruktur ada yang menggunakan anggaran bersumber dari APBN maupun APBD. Basuki mencontoh, jika pemerintah membangun bendungan, maka pemerintah daerah harus membuat irigasi.

"Jadi ini untuk mensinkronkan program. Seperti kemarin jalan di OKU (Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan), (pembangunan oleh) kabupaten dia masih lambat, karena mungkin ada lelang dan sebagainya, kami ada swakelola kami masuk," jelas Basuki.

Selain itu, konsultasi ini juga untuk berkoordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemkab serta khusus untuk berbicara program. Hal itu juga berkaitan dengan RPJMN 2015-2019.

Baca juga: Jokowi Siapkan Rp 40 M Beli Karet untuk Campuran Aspal

"Ada empat program yang mungkin sulit dicapai di 2019 itu harus dilanjutkan, seperti air minum, sanitasi, hunian layak. Itu harus jadi prioritas di 2020-2024 dan harus berlanjut," kata Basuki.

Sementara itu, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, mengatakan, secara umum, perkembangan ekonomi Aceh berjalan baik. Indikator ekonomi makro Aceh seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, inflasi dan indeks gini mengalami tren yang positif.

Pada 2018, misalnya Aceh membukukan pertumbuhan ekonomi secara kumulatif sebesar 4,61%. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan provinsi di Pulau Sumatera, yaitu sebesar 4,54%, namun jika dibandingkan dengan nasional capaian tersebut masih lebih rendah.

Baca juga: Mudik Lebaran 2019 Bisa Lewat Tol dari Lampung sampai Palembang

"Namun demikian, Aceh masih mengalami ketertinggalan dari daerah-daerah lain di Indonesia. Konflik bersenjata selama 30 tahun dan bencana gempa bumi serta tsunami tahun 2004, menempatkan Aceh pada posisi "starting point" lebih belakang dari provinsi-provinsi lain di Indonesia," kata Nova dalam sambutannya.

"Untuk dapat menyamakan posisi atau melakukan konvergensi pembangunan dengan provinsi lainnya, diperlukan usaha percepatan pembangunan melalui policy mix atau bauran kebijakan antara pusat dan daerah serta kemitraan yang kuat antara pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat atau lebih dikenal dengan quadro-helix," tutur Nova. (agse/hns)